Suara.com - Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai penggunaan pakaian adat yang seolah menjadi tradisi dari Presiden Joko Widodo merupakan hal yang baik. PKS kata dia pun mengapresiasi langkah tersebut dengan memberikan nilai A.
Namun kata Nabil, PKS menyayangkan dalam pidato kenegaraan Jokowi di Sidang Tahunan MPR, Jokowi tampak kurang peka terhadap penderitaan rakyat.
Nabil menyoroti tidak adanya sepatah kata belasungkawa atas angka kematian akibat Covid-19, tidak adanya ucapan minta maaf dari presiden kepada rakyat juga menjadi sorotan.
Di sisi lain, Nabil menganggap Jokowi yang hadir mengenakan baju adat Suku Baduy hanya mengesankan secara simbolis. Padahal dalam realitanya, yang dinantikan rakyat dari seorang presiden adalah kebijakan dan program kerja nyatanya yang berdampak pada rakyat dan masyarakat adat itu sendiri.
"Jika dikaitkan dengan pakaian adat maka kita perlu melihat sejauh mana sesungguhnya kebijakan dan keberpihakan dari Presiden Jokowi dan pemerintah terhadap hak-hak adat," kata Nabil kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).
"Seperti yang dinyatakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa meski sudah memasuki periode kedua kekuasaannya, pemerintahan Jokowi belum menunaikan janjinya dalam Nawacita terkait masyarakat adat," sambungnya.
Nabil mengatakan nasib RUU Masyarakat Adat yang dijanjikan semakin tidak jelas. Sementara lanjut dia yang diutamakan justru revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta UU Cipta Kerja lantaran dinilai lebih pro terhadap kelompok oligarki yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.
"Bagi kami, komitmen pemerintahan Jokowi terhadap hak-hak masyarakat adat mesti terus ditagih dan dikawal. Agar kita tidak terjebak pada euforia soal pakaian semata, namun justru abai terhadap nasib dan kesejahteraan dari rakyat Indonesia," ujarnya.
TERPOPULER
