Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Dimulai dari Level Desa, Begini Penjelasan Menteri PDTT

Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi istri, Umi Lilik Nasriyah, mengunjungi Nagari Toboh Gadang Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (27/8/2021). Kunjungannya tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional di level desa.

Laki-laki yang akrab disapa Gus Halim ini kemudian menjelaskan tentang konsep utama dalam percepatan atau pemulihan ekonomi nasional level desa. Menurutnya, konsep utama dalam mempercepat atau memulihkan ekonomi nasional di level desa adalah menggerakkan ekonomi desa.

“Kunci pemulihan ekonomi nasional level desa harus digerakkan di desa, tidak boleh supra desa. Itulah makanya, kita fokus pada desa wisata, fokus pada BUMDes atau BUMNag kalau di Sumatera, itu menjadi skala prioritas hari ini,” jelasnya.

Sedangkan untuk menurunkan kemiskinan di desa, pihaknya memiliki dua kunci yang terus dilakukan. Kunci pertama adalah mengurangi pengeluaran. Kedua, meningkatkan pendapatan.

Menurutnya, dalam satu sisi, penurunan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi pengeluaran. Di sisi lain adalah meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, sedikit meningkatkan pendapatan, banyak menekan pengeluaran akan menuntaskan kemiskinan pada satu termin.

“Jadi bagaimana warga desa itu semakin kecil pengeluarannya. BPJS Kesehatan dijamin oleh pemerintah, sehingga tidak butuh pengeluaran untuk kesehatan. Kemudian pendidikan, dijamin dengan kartu Indonesia pintar,” jelasnya.

“Inilah yang sedang kita upayakan, makanya kita ingin kemudian di desa-desa terus diupayakan agar ada geliat ekonomi, perguliran ekonomi, salah satunya adalah melalui desa wisata, kemudian BUMNag atau BUMDes dan berbagai usaha yang dilakukan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” tambahnya.

Namun begitu, lanjutnya, konsep pemulihan ekonomi nasional level desa tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Turut mendampingi Gus Halim, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlaela, anggota DPRD Provinsi Sumbar Fraksi PKB, Firdaus.