Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdakwa eks Menteri Sosial Juliari Batubara tidak akan mengajukan banding atas vonis 12 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 se- Jabodetabek tahun 2020.
"Informasi dari kepaniteraan PN Jakarta Pusat, terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu(1/9/2021).
Menurut Ali, KPK tentunya juga tidak akan mengajukan banding. Menurutnya, putusan terhadap terdakwa Juliari dalam analisis yuridis dan amar tuntutan Jaksa KPK telah dipertimbangkan oleh majelis hakim.
"Maka KPK juga tidak lakukan upaya hukum banding," ucap Ali.
Dengan demikian, bahwa perkara dengan terdakwa Juliari telah berkekuatan hukum tetap. Langkah selanjutnya, jaksa KPK tinggal menunggu salinan putusan dan mengeksekusi Juliari ke Lembaga Pemasyarakatan.
"Setelah tim JPU memperoleh salinan petikan putusan maka segera menyerahkan administrasi perkara kepada jaksa eksekutor KPK untuk pelaksanaan eksekusinya," imbuhnya.
Juliari telah divonis 12 tahun penjara dan harus membayar uang denda sebesar Rp 500 juta, subsider enam bulan penjara.
Hakim juga menambah pidana terhadap terdakwa Juliari membayar uang pengganti Rp 14.597.450.000. Bila tak membayar keseluruhan uang pengganti maka akan mendapatkan tambahan pidana selama 2 tahun.
Kemudian, Hakim juga mencabut hak politik Juliari sebagai pejabat publik selama 4 tahun.
Baca Juga: Sidang Kasus Bansos, 2 Terdakwa Eks Anak Buah Juliari Batubara akan Divonis Hari Ini
