Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai tender pengadaan multivitamin dengan nilai anggaran mencapai Rp 2 miliar hanya membuat citra DPR semakin buruk. Tamliha lantas memandang pengadaan multivitamin itu sebaiknya dibatalkan.
"Ya dibatalkan, apa sih susahnya membatalkan. Membuat citra DPR buruk saja," kata Tamliha di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (2/9/2021).
Menurut Tamliha pengadaan multivitamin memang tidak perlu, apalagi jika diperuntukan kepada para anggota DPR. Pasalnya kata dia, anggota DPR dapat membeli secara pribadi menyoal multivitamin.
"Ya gak perlu lah, masa kita kan beli sendiri. Saya vitamin D beli sendiri, kemudian apalagi tuh, ya kan bekas Covid," ujarnya.
Sementara itu, Habiburokhman dari Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra mengatakan anggota DPR memang bisa membeli multivitamin secara masing-masing melalui kocek pribadi.
Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebelumnya juga menegaskan bahwa pengadaan multivitamin bukan diperuntukan untuk anggota DPR.
"Kalau anggota DPR membeli sendiri vitamin dari dana pribadi, termasuk kami juga membeli vitamin untuk keperluan konstituen di dapil juga dengan uang pribadi kami," kata Habiburokhman.
Pengadaan Multivitamin Rp2 M Bukan buat Dewan
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR) Habiburokhman menegaskan bahwa pengadaan multivitamin oleh Setjen DPR dengan anggaran Rp 2 miliar bukan diperuntukan untuk anggota DPR.
Pengadaan itu diperuntukan bagi seluruh pegawai yang berkerja di lingkungan Kompleks Parlemen, kecuali para Dewan.
"Soal anggaran vitamin di DPR perlu saya garis bawahi itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk staf pendukung seperti Pamdal, staf PNS, staf sekretariat dan lain-lain," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).
Habiburokhman menilai kalangan pekerja di Kompleks Parlemen memang harus mendapat proteksi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu untuk melindungi para pekerja itu ialah dengan pemberian multivitamin.
"Mereka bertemu langsung dan melayani masyarakat yg datang ke DPR. Jangan sampai masyarakat yang ke DPR justru terpapar Covid dari staf yang bekerja di DPR dan sebaliknya," ujar Habiburokhman.
Ia menceritakan bahwa beberapa waktu lalu puluhan Pamdal yang menjaga keamanan sempat terpapar Covid-19. Hal itu kata dia tentu menjadi sangat riskan, mengingat Pamdal berjaga di setiap pintu masuk maupun akses baik menuju ke dalam Kompleks Parlemen maupun ruangan-ruangan tertentu di gedung.
Anggarkan Rp2 Miliar Borong Multivitamin
TERPOPULER
