REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut akan mendalami semua fakta sidang terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dalam penerimaan suap terkait pengurusan perkara di Tanjungbalai yang turut melibatkan Wali Kota M. Syahrial.
Firli mengatakan, penyidik antirasuah tentu bekerja berdasarkan bukti-bukti yang cukup membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka.
"Tentu kami pelajari dan dalami termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta di persidangan," kata Firli dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).
Firli pun memahami keinginan masyarakat untuk pemberantasan korupsi. Karena itu, kata Firli, KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti. Firli berharap publik bersabar di tengah penyidik antirasuah terus mendalami perkara Stepanus Robin.
"Nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti sdh selesai karena kita bekerja berdasarkan bukti-bukti tersebutlah membuat terangnya suatu peristiwa pidana korupsi dan menemukan tersangka," imbuhnya.
Sementara itu, dari penelusuran laman https://sipp.pn-jakartapusat.go.id yang berisi surat dakwaan Robin terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Tahun 2020-2021.
Disebut bahwa Robin menerima sejumlah uang suap mencapai Rp 11.025.077.000,00 dan USD 36 ribu. Uang tersebut diterima Robin dari sejumlah pihak.
Uang suap yang diterima Robin diantaranya dari, Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial sebesar Rp Rp 1.695.000.000,00. Kemudian dari Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Azis Syamsuddin bersama Aliza Gunado sebesar Rp 3.099.887.000,00 dan 36 ribu USD.
Selanjutnya, terdakwa Robin juga mendapat suap dari terpidana Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna sebesar Rp 507.390.000,00 serta dari terdakwa korupsi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebesar Rp 5.197.800.000,00.
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu agar terdakwa dan Maskur Husein membantu mereka terkait kasus atau perkara di KPK," isi dakwaan Robin.
Perbuatan terdakwa Robin, telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 37 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TERPOPULER