OPM Beri Peringatan Keras ke Jokowi, Pakar: Harus Segera Direspon

Suara.com - Pengamat Politik dari Center For Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa meminta pemerintah segera merespon peringatan keras dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPBOPM kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya jika tidak segera direspon, dikhawatirkan akan muncul masalah-masalah baru di Papua.

"Pemerintah harus mengambil perannya di sini sekalipun dalam kondisi pandemi fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan. Tapi dari sisi aspek sosiologis jangan ditinggalkan karena berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang baru," ujar Herry saat dihubungi Suara.com, Senin (6/9/2021).

Pernyataan Herry menanggapi peringatan keras dari TPNPB-OPM kepada pemerintah Indonesia. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan operasi militer di Kabupaten Maybrat, Papua Barat usai tewasnya 4 prajurit TNI.

"Masalah sosial yang baru ini bisa terjadi disintegrasi, potensi melebar kepada konflik sosial sehingga harus
diselesaikan masalah hak aasasi manusia dan itu urgensi harus karena ada menterinya. Menteri kan sudah punya tupoksi masing-masing dan itu harus diberdayakan," tutur dia.

Karena itu, Herry meminta Presiden Jokowi segera merespon permasalah HAM di Papua dengan memerintahkan jajaran terkait.

"Pak presiden harus cepat respon karena jangan sampai tadi bahwa muncul masalah-masalah baru trouble trouble baru di aspek sosiologis lainnya," kata Herry.

Tak hanya itu, Herry menilai pemerintah lupa dengan permasalahan HAM di Papua. Ia menyebut pemerintah saat
ini hanya fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Artinya pemerintah sedang tidak fokus dengan beberapa aspek sosiologis yang harus mereka pertimbangkan," ucapnya.

Menurutnya permasalahan HAM di Papua juga harus diprioritaskan pemerintah di tengah pandemi, tidak hanya ekonomi dan kesehatan saja. Sehingga persoalan hak asasi manusia tak terbengkalai.

Sebelumnya, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, aparat keamanan Indonesia melakukan operasi militer masif di wilayah Maybrat pasca 4 prajurit TNI terbunuh oleh pasukan OPM.

"Oleh karena itu kami dengan tegas menyampaikan kepada pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar segera hentikan operasi militer dan duduk dengan kami di meja perundingan," kata Sebby dalam keterangannya, Senin (6/9).

Sebby menyampaikan, perang akan tetap terjadi di wilayah Papua khususnya Papua Barat hingga dinyatakan merdeka. Menurutnya, perang merupakan bentuk pembebasan nasional Papua Barat.

Selain itu, Sebby mengklaim, pada 4 September kemarin pihaknya menerima laporan yang menyebut masyarakat yang tinggal di distrik-distrik wilayah Maybrat terpaksa mengungsi ke hutan-hutan.

"Oleh karena itu kami minta perhatian semua pihak baik pekerja HAM, gereja, masyarakat internasional, dan PBB. Karena Indonesia selalu melakukan operesi militer selalu dengan brutal dan bengis. Masyarkat sipil menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar prosedur hukum ini sedang terjadi dan akan terjadi," tuturnya.