Presiden Jokowi Minta Syarat Kredit Usaha Rakyat bagi Petani Dipermudah
Perkreditan KUR memiliki suku bunga rendah, yakni hanya 6 persen.
Suara.com - Pemerintah akan mempermudah persyaratan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, demi meningkatkan nilai tambah pasca panen seperti dalam pengadaan rice milk unit (RMU). Hal ini dikatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Persyaratan KUR harus dipermudah, agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah pasca panen sehingga program ini semakin dirasakan manfaatnya oleh petani," ujar Jokowi, Senin (6/9/2021).
Presiden mengaku, ia memiliki perhatian khusus terhadap penyaluran KUR pertanian yang mencapai Rp70 triliun. Ia minta semua kepala daerah memperkuat pendampingannya terhadap petani, terutama cara memanfaatkan teknologi supaya usaha mereka semakin berkembang.
"Termasuk juga platform digital untuk meningkatkan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan," katanya.
Baca Juga: Gebrakan Jokowi di Bulan Ramadhan: Larang Pejabat-ASN Bukber, Majukan Cuti, THR Lebih Awal
Di tempat terpisah, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menegaskan, program KUR merupakan bentuk perhatian negara terhadap nasib petani agar lebih sejahtera. Perkreditan KUR memiliki suku bunga rendah, yakni hanya 6 persen.
"Negara mendorong agar kesejahteraan petani terus meningkat. Salah satunya melalui layanan program KUR pertanian yang memiliki suku bunga rendah," katanya.
Menurut Mentan, program KUR, sejauh ini dirancang untuk membuka akses skala ekonomi yang lebih terbuka dan mandiri. Artinya tingkat usah petani nantinya tidak akan tergantung kepada negara, namun mereka memiliki cara untuk meningkatkan nilai sejahtera.
"Bahkan saat ini kita sedang mendorong klaster KUR komoditas porang dan sarang burung walet sebagai komoditas unggukan baru yang dipersiapkan untuk ekspor," katanya.
Di sisi lain, Kementan juga mendorong para kepala daerah di seluruh Indonesia agar fokus terhadap pengembangan potensi pertanian lokal yang bisa di ekspor secara serentak. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan merdeka ekspor yang digelar pada 14 Agustus lalu sukses menghadirkan devisa negara sebesar Rp7,2 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Minta THR Dibayar Maksimal Tanggal 18 April
"Merdeka ekspor itu dibuat untuk menghadirkan konsolidasi emosional semua daerah agar bisa melakukan ekspor sekaligus memberikan rangsangan agar menggali potensi yang ada," tutupnya.
