REGIONAL:
Suara.com - Anggota Tim Advokasi Laporan Warga di LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menyinggung pemerintah yang kerap mengumbar data pribadi warga, entah itu karena lemahnya keamanan ataupun ada unsur kesengajaan.
Namun di sisi lain, pemerintah malah menutupi data yang semestinya bersifat terbuka atau transparan.
Terhitung ada beberapa kasus serupa yang terjadi sejak 2020, di mana data pribadi warga yang seharusnya bersifat rahasia malah bisa diakses mudah. Saking lemahnya keamanan, data pribadi warga pun kerap dicuri peretas dan diperjualbelikan.
"Kalau kita lihat satu tahun ke belakang mengenai lemahnya perangkat digital kita sekaligus kebocoran data kita itu memang sudah berulang kali terjadi, baik itu yang kemudian disebabkan oleh hacker atau memang kelalaian pemerintah," kata Firdaus dalam Diskusi Publik Keamanan Data Surveilans Digital untuk Kesehatan Masyarakat secara virtual, Rabu (15/9/2021).
Dia kemudian menyinggung sikap pemerintah yang kerap membiarkan kejadian tersebut berulang. Namun pada saat bersamaan, pemerintah malah menutupi data-data yang semestinya transparan terkait penanganan Covid-19.
Semisal saja, katanya, data testing Covid-19 yang dilakukan per kota atau per kabupaten. Kemudian data anggaran atau serapan dana vaksin hingga pengadaan lainnya.
"Pelaporan KIPI vaksin yang sampai sekarang belum ada evaluasi maupun upaya untuk membuka data-data itu tadi," ujarnya.
Kebocaran Data Warga Terus Berulang
Firdaus kemudian memngingat kembali untuk menilik pada 29 Maret 2020, saat itu ribuan data warga penerima bantuan sosial Covid-19 di Kota Tegal ternyata dibuka oleh pemerintah daerah setempat. Ia meyakini kalau kasus semacam itu juga terjadi di pemerintah daerah lainnya.
Keyakinan Firdaus pun terbukti dengan kasus serupa terjadi pada 15 Juli 2020, ribuan data penerima paket bantuan sosial Covid-19 Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dibuka juga oleh pemda setempat.
Firdaus mengungkapkan, jika akhir-akhir ini juga menerima laporan warga soal adanya kejadian di salah satu daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel). Diduga ada pihak yang membuka hasil tes Covid-19 beserta nama, alamat hingga nomor induk kependudukan (NIK) dari pasiennya.
"Sebenarnya cukup berbahaya kalau misalkan di lingkungan atau di kondisi sekitar kita tidak mendukung atau bisa jadi terjadi adanya diskriminasi terhadap pasien," ujarnya.
Selain karena kelalaian dari pemerintah daerah, kebocoran data juga disebabkan lemahnya keamanan yang diterapkan pemerintah.
Seperti yang terjadi pada 20 Mei 2020, yakni sebanyak 230 ribu database pasien Covid-19 bocor dan diperjualbelikan di forum internet.
Akibat lemahnya keamanan, data pasien Covid-19 tersebut menjadi korban karena diperjualbelikan di forum internet.
Selain itu, sempat terjadi di mana sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan bocor termasuk data warga yang sudah meninggal diperjualbelikan di forum peretasan online.
Kekinian terjadi pula di mana data pengguna aplikasi eHAC milik Kemenkes dibiarkan terbuka tanpa pengamanan pada 15 Juli 2021.
"Negara mestinya tidak boleh absen dsoal perlindungan data pribadi warga yang namanya penyebarluasan data pribadi atau identitas digital itu tentu jelas memiliki konsekuensi terhadap tindak kejahatan berujung pada ketidakamanan dan keselamatan pada warga itu sendiri."
TERPOPULER