Dari 5.512, katanya, merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang jadi prioritas di tahun 2021.
Kepala Negara menyebut penyerahan sertifikat tersebut sangat istimewa. Pasalnya sertifikat-sertifikat ini betul- tambahan tanah baru untuk rakyat.
"Ini adalah tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan bersama, perjuangan bapak ibu sekalian yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah," katanya.