Suara.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmojo mengakui banyak data yang tidak akurat dalam penyaluran Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) oleh BRI.
Dengan data yang tidak akurat, lanjut Kartika, membuat banyak rekening BPUM diblokir.
"Ini problem karena banyak data yang enggak akurat sehingga banyak rekening BPUM yang diblokir dan sebagainya. Ini yang membuat kemarin banyak isu yang bantuan produktif Ultra mikro," ujar Kartika dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (22/9/2021).
Maka dari itu, Pria yang akrab disapa Tiko ini bakal membuat data analitik usaha-usaha masyarakat lewat Holding Ultra Mikro yang dipimpin BRI.
Sehingga, lanjutnya ke depan, pemerintah dan perbankan punya data akurat dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosialnya.
"Jadi nanti mau Kementerian koperasi mau kementerian keuangan siapapun mau melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat Ultra mikro atau mikro ya nanti datanya ada di kita semua tidak perlu lagi mencari data di berbagai sumber yang lain," ucap dia.
Dalam hal ini, Tiko juga mendorong pelaku usaha mikro mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mempermudah pengumpulan data analitik tersebut.
"Kita sudah ada MoU juga dengan BKPM supaya nanti seluruh entitas Ultra mikro ini pun juga mempunyai nomor induk yang terdaftar secara resmi. karena banyak ini kemarin kan banyak yang perorangan belum punya nomor induk resmi," pungkas dia.
Baca Juga: Menteri Erick Thohir Usul Kementerian Punya Kewenangan Bisa Menutup BUMN dalam Revisi UU
