Infografis
Sebagai masyarakat, Maulana berpendapat jika pelajaran sejarah akan menentukan seseorang dalam melihat sebuah peristiwa. Terhadap peristiwa G30S, dia, jika tidak merujuk pada pelajaran di bangku sekolah, tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa PKI yang menyebabkan peristiwa itu terjadi.
"Pandangan saya, kita sebagai pemuda harus clear dengan sejarah, karena itu yang akan menentukan langkah kita ke depan," pungkas dia.
Warga lainnya, Bachtiar (24) ogah berkomentar soal siapa biang keladi peristiwa kelam bangsa tersebut. Menurut dia, isu soal PKI adalah wacana usang yang terus digaungkan setiap tahun.
"Sudahlah, itu wacana basi tiap tahun," kata dia.
Bachtiar, sejak kecil tinggal di kawasan Lubang Buaya, tidak jauh dari Monumen Pancasila Sakti. Bahkan, sejak TK, dia mengaku sering melihat replika maupun diorama terkait penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal tersebut.
"Tapi pas sudah masuk kuliah kan ternyata saya dapat info dari buku misalnya, di luar pelajaran di sekolah yang ternyata bertentangan sama apa yang saya pahamin sejak dari kecil kan," cetus Bachtiar.
Alhasil, Bachtiar menarik satu benang merah jika peristiwa kelam itu cukup dijadikan sebuah sejarah saja. Agar nantinya, kata dia, perdebatan tahunan soal PKI tidak dijadikan agenda wajib yang penuh dengan kepentingan banyak pihak.
"Jadi kan kalau itu udah kita anggap sebagai sejarah, tanpa mencari siapa yang salah. Selesai lah sudah perdebatan kita soal agenda tahunan yang muncul malah dijadiin agenda politik ujung-ujungnya," imbuh Bachtiar.
Pagi tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti. Upacara tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden. Peserta upacara menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak.
Baca Juga: 3 Cara Rayakan Hari Kesaktian Pancasila ala Milenial dan Generasi Z
Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti membacakan teks Pancasila. Ketua MPR Bambang Soesatyo membacakan pembukaan UUD 1945. Pembacaan dan penandatanganan ikrar dilakukan Ketua DPR Puan Maharani.
