REGIONAL:
Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku optimistis rekomendasi pihaknya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan disambut positif partai politik, termasuk oleh para ketua umum.
Bamsoet berujar bahwa rencana menghadirkan PPHN akan sangat bergantung dan berpeluang kepada semua kekuatan politik yang ada di parlemen. Di mana ada sembilan fraksi partai politik ditambah kekuatan dari perwakilan DPD.
"Sebenarnya lobi-lobi sudah jalan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Ia yakin rencana PPHN dapat dilanjutian ke tahapan berikut, jika memang ada kepastian bahwa nantinya amandemen terbatas tidak akan melebar kepada hal lain. Termasuk menyoal penambahan masa jabatan presiden.
"Kalau jawabannya kami butuh, maka saya yakin dan saya percaya para senior-senior saya, ketum partai politik agar menyambut dengan baik. Yang penting kami bisa meyakinkan tidak ada agenda lain kecuali memang untuk menghadirkan PPHN, tidak ada upaya-upaya penumpang gelap yang manfaatkan ini untuk hal-hal yang sifatnya politik praktis," ujar Bamsoet.
Bamsoet sebelumnya memastikan rencana menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak akan mengubah sistem presidensial.
Bamsoet sapaannya itu berujar bahwa PPHN tetap akan disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap, yaitu dua periode dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik," kata Bamsoet dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Bamsoet menyadari dalam perjalannnya melaksanakan rekomendasi MPR dua periode sebelumnya tentang PPHN itu banyak menuai pro dan kontra. Ia memahami bahwa pro dan kontra timbul karena banyak kecurigaan dan pendekatan politik praktis. Di mana lanjut Bamsoet ada dugaan bahwa MPR memiliki agenda terselubung dalam merencanakan kehadiran PPHN melalui amandemen terbatas UUD 1945.
"Kami yang sedang melaksanakan tugas rekomendasi MPR sebelumnya dituding memiliki agenda-agenda terselubung, semisal memperpanjang masa jabatan atau menambah tiga periode yang sama sekali kami belum pernah membahas. Dan kami tidak ada penumpang gelap dalam hal pengadaan kembali PPHN ini."
TERPOPULER