Suara.com - Wakil Ketu DPR Sufmi Dasco Ahmad memandang penunjukan Juri Ardiantoro sebagai Ketua Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak masalah. Kendati Juri diketahui merupakan eks tim sukses Jokowi di pada saat Pilpres 2019.
Ia menilai dengan pengalaman Juri yang sudah sebagai mantan komisioner mulai dari KPU provinsi dan hingga pusat justru cocok menempati posisi sebagai Ketua Tim Seleksi.
"Pak Juri itu justru berpengalaman di KPU sehingga bagi kami tak ada masalah jika kemudian Pak Juri jadi tim seleksi KPU. Karena kan tim seleksi bukan Pak Juri sendiri, itu kan ada beberapa yang kemudian bersama sama," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Dasco berharap dengan pengalaman yang dimiliki, Juri nantinya dapat memilih calon terbaik untuk menempati jabatan di KPU dan Bawaslu pusat.
"Tentunya pengalaman dari Pak Juri itu bisa menjadi bekal memilih calon baik KPU dan Bawaslu yang tepat di samping aspek lain nanti akan dilengkapi oleh anggota lain di bawah Pak Juri," ujar Dasco.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid mengingatkan agar Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan calon anggota Bawaslu harus menjaga integritas.
Hal itu menanggapi ditunjuknya Juri Ardiantoro sebagai Ketua Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Juri juga merangkap sebagai anggota dalam tim pansel.
Diketahui Juri saat ini masih menjabat sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Politik.
Sebelumnya ia juga dikenal merupakan eks tim sukses pemenangan Jokowi yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
"Kejujuran Pemilu kita dimulai dari integritas tim seleksi, saya berharap integritas itu di miliki oleh pansel karena dari pansel kita akan memilih penyelenggara yang kredibel, jujur dan independen yang bisa menjaga marwah demokrasi dan pemilu kita," kata Anwar kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Anwar berujar kata kunci integritas dalam konteks Pemilu adalah menjamin bahwa proses, termasuk aktor yang akan menjalankan tahapan Pemilu benar-benar berdiri di atas netralitas dan tidak berpihak.
"Jika pansel yang terpilih tidak bisa menjaga netralitas tersebut dalam menentukan proses seleksi penyelenggara tentu ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, kita sama-sama mengawasi proses yang dilakukan oleh pansel. Kapan mereka tidak menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, masyarakat, DPR dan lembaga sipil pasti akan bersikap," tutur Anwar.
TERPOPULER
