alexametrics

Festival HAM 2021, KSP: Komitmen Pemerintah Wujudkan Kabupaten/Kota Ramah HAM

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh
Festival HAM 2021, KSP: Komitmen Pemerintah Wujudkan Kabupaten/Kota Ramah HAM
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani usai penandatanganan kerjasama dan Kick-Off penyelenggaraan Festival HAM 2021, di Semarang Senin (18/10/2021). [KSP]

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan, Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kabupaten/kota yang ramah HAM.

Suara.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan, Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kabupaten/kota yang ramah HAM. 

Karena itu, Kantor Staf Presiden (KSP) antusias melibatkan diri dalam gelaran yang diinisiasi oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Komnas HAM tersebut. 

"Dalam pidato peringatan Hari HAM Internasional 2020, Presiden Jokowi kembali memberi apresiasi inisiatif Festival HAM, yang sejatinya adalah festival kabupaten/kota HAM sebagai upaya untuk mengarusutamakan pelaksanaan dan tanggung jawab HAM di daerah," ucap Jaleswari usai penandatanganan kerjasama dan Kick-Off penyelenggaraan Festival HAM 2021, di Semarang Senin (18/10/2021).

Festival HAM 2021 digelar secara daring dan luring pada 16-19 November 2021 di Semarang. 

Baca Juga: Mengecam Aksi "Smackdown" Polisi pada Demonstran, Komnas HAM: Harus Diusut!

Adapun tema Festival HAM 2021 yakni  Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi dan Resiliensi

Ia berharap, tema tersebut dapat menjadi kekuatan bersama untuk memenangkan peperangan melawan Covid-19, serta bangkit  dan bertumbuh mewujudkan visi Indonesia 2045. 

Jaleswari menambahkan, pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam masalah HAM, karena lebih tahu denyut nadi dan dinamika warga dari kampung ke kampung dan dari hari per hari. 

"Kedekatan fisik dan keterikatan pemerintah daerah dengan dengan warga harus dimanfaatkan dengan dimaksimalkannya dialog menuju partisipasi warga yang substantive," kata Jaleswari. 

Peneliti LIPI itu juga menilai, selama ini pemerintah daerah telah benar-benar berupaya dan berhasil menyelesaikan persoalan HAM di masyarakat. 

Baca Juga: Komnas HAM Desak Polisi Pembanting Mahasiswa Demo di Tangerang Disanksi Tegas

Ia mencotohkan, penyelesaian izin pendirian Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Kota Semarang, pendirian GKJTI di Kabupaten Jepara, dan GKI Yasmin di Kota Bogor. 

Komentar