REGIONAL:
Suara.com - Massa aksi dari aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) saat ini masih berkumpul di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/10/2021) siang ini.
Ratusan massa buruh yang sebelumnya berkumpul di Parkir IRTI Monas memulai long march sekitar pukul 11.30 WIB dan kekinian masih berkumpul di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta.
Pantauan di lokasi, terlihat ada empat mobil komando yang digunakan sebagai mimbar untuk melantunkan orasi. Saat ini, massa masih silih berganti berorasi terkait aksi unjuk rasa evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta terpantau padat. Terlihat pengemudi kendaraan harus memperlambat lajut kendarannya untuk melaju.
Pengamanan
Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pengamanan terkait aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Total 1.955 personel gabungan akan berjaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa.
"1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat berduri," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto saat dikonfirmasi.
Sementara itu aparat keamanan di lapangan juga telah bersiaga di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat. Kepolisian telah menyiagakan kawat berduri, mobil water cannon, hingga aparat dengan pakaian Alat Pelindung Diri.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pengamanan terkait aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Total 1.955 personel gabungan akan berjaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa.
"1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat berduri," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto saat dikonfirmasi.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis (28/10/2021).
Aksi ini, lanjut Nining akan digelar mulai dari pukul 11.00 WIB berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat lalu melakukan longmarch ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.
Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan setop PHK sepihak dan union busting.
Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.
"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.
Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.
Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.
Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.
Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.
"Iya, kami akan bergabung," kata Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra saat dihubungi.
TERPOPULER
