Infografis
Pernyataan tersebut disampaikan Kamhar, menanggapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang belakangan menyindir SBY, sampai membandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.
"Kami berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara bahwa penguasa yang sedang berkuasa tak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).
"Sebagaimana dulu ditunjukkan di masa Pemerintahan SBY tak pernah menghakimi apalagi menjelek-jelekkan pemerintahan Bu Megawati," sambungnya.
Kamhar mengatakan, saat ini negara masih diterpa berbagai masalah akibat pandemi Covid-19. Seharusnya semua pihak saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
"Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen bangsa bersinergi dan berkolaborasi mengatasi persoalan yang ada, bukan malah sebaliknya," tuturnya.
Lebih lanjut, ia pun berharap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terbuka hatinya. Sebaiknya, kata dia, Hasto mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif.
"Semoga Hasto terbuka hati dan pikirannya untuk mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif," tandasnya.
Hasto sebelumnya memuji-muji Presiden Jokowi yang mendapat apresiasi dunia terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Jokowi merupakan pemimpin yang berbeda, ia justru membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Hasto awalnya menyatakan, adanya apresiasi yang diterima Jokowi PDIP sebagai partai pengusung mengaku bangga. Menurutnya, Jokowi sebagai pemimpin turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 mencari solusi dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan penyeimbang antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin.
Baca Juga: Sekjen PDIP: Sistem Pemilihan One Man One Vote Timbulkan Money Politik
Kemudian Hasto menilai Jokowi berbeda dengan pemimpin yang lain dimana disebut lebih punya kelebihan. Ia kemudian membandingkan dengan kepemimpinan pemerintahan 10 tahun sebelum Jokowi yang disebut terlalu banyak rapat tak ada keputusan.
