REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyinggung ihwal Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini Hasto menyinggung terkait penggunaan politik bantuan sosial atau bansos pada Pemilu 2009.
Hasto mengatakan bahwa politik bansos menjadi model setelah diterapkan pada Pemilu 2009.
"Coba CSIS hitung berapa biaya Pemilu kita dari pusat hingga ke daerah dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politic populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada tahun 2009 dalam politik bansos," kata Hasto dalam diskusi CSIS Indonesia bertajuk Menimbang Sistem Pemilu 2024 secara daring, Senin (1/11/2021).
Ia menyoroti dampak dari penggunaan politik bansos yang dilakukan SBY lantaran dianggap membebani APBN akibat pembelanjaan bansos.
"Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dolar untuk politic populism. Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal, yang di Amerika serikat sekarang mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis," ujar Hasto.
Hasto mengatakan apa yang ia sampaikan terkait politik bansos SBY di 2009 merupakan fakta terkait Pemilu.
"Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS. Sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait Pemilu yang lalu," kata Hasto.
SBY Tak Pernah Jelakan Era Megawati
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpegang pada fatsun politik bahwa penguasa yang sedang berkuasa tidak patut menjelekan penguasa pendahulu.
Menurutnya, hal itu seperti ditunjukkan ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat tak menghakimi pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan tersebut disampaikan Kamhar, menanggapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang belakangan menyindir SBY, sampai membandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.
"Kami berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara bahwa penguasa yang sedang berkuasa tak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).
"Sebagaimana dulu ditunjukkan di masa Pemerintahan SBY tak pernah menghakimi apalagi menjelek-jelekkan pemerintahan Bu Megawati," sambungnya.
Kamhar mengatakan, saat ini negara masih diterpa berbagai masalah akibat pandemi Covid-19. Seharusnya semua pihak saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
"Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen bangsa bersinergi dan berkolaborasi mengatasi persoalan yang ada, bukan malah sebaliknya," tuturnya.
Lebih lanjut, ia pun berharap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terbuka hatinya. Sebaiknya, kata dia, Hasto mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif.
"Semoga Hasto terbuka hati dan pikirannya untuk mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif," tandasnya.
Hasto sebelumnya memuji-muji Presiden Jokowi yang mendapat apresiasi dunia terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Jokowi merupakan pemimpin yang berbeda, ia justru membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Hasto awalnya menyatakan, adanya apresiasi yang diterima Jokowi PDIP sebagai partai pengusung mengaku bangga. Menurutnya, Jokowi sebagai pemimpin turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 mencari solusi dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan penyeimbang antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin.
Kemudian Hasto menilai Jokowi berbeda dengan pemimpin yang lain dimana disebut lebih punya kelebihan. Ia kemudian membandingkan dengan kepemimpinan pemerintahan 10 tahun sebelum Jokowi yang disebut terlalu banyak rapat tak ada keputusan.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto saat membuka Webinar Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10/2021).
TERPOPULER
