Dibebaskan Tampil Nyapres, Kinerja Menteri-menteri Jokowi Masih On The Track?

Suara.com - Menteri-menteri di kabinet disebut-sebut diberi kebebasan oleh Presiden Jokowi untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas mereka menjelang Pilpres 2024. Lalu apakah izin tersebut bakal berimbas pada kinerja menteri di pemerintahan?

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai kebebasan yang diberikan Jokowi tidak lantas membuka kinerja menteri merosot. Diketahui, dari Gerindra sendiri ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju untuk ketiga kalinya dalam pemilihan presiden.

"Saya pikir sampai dengan saat ini dalam hal tahap wajar dan belum ganggu kinerja jalannya kerja menteri-menteri tersebut. Dan sampai sejauh ini, kami lihat yang dilakukan menteri-menteri itu dalam tahap wajar dan masih on the track dalam melakukan tugas-tugasnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Menurut Dasco apa yang dilakukan Jokowi untuk membebaskan para menteri menaikkan popularitas tidak ada yang salah. Sebab berdasarkan aturan, hal itu tidak dilarang.

"Sebenarnya dalam aturan undang-undang aturan KPU maupun dari presiden sendiri tidak ada larangan untuk para calon menteri melakukan sosialisasi pencapresan," kata Dasco.

Diketahui, Jokowi disebut-sebut memberikan kebebasan kepada menteri-menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas menjelang pemilu presiden 2024, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dari paparan media-media selama ini, menteri-menteri yang hampir selalu masuk survei elektabilitas dan popularitas sebagai calon presiden, di antaranya Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto. 

Kendati para menteri bebas meningkatkan elektabilitas dan popularitas, politikus Kamhar Lakumani mengatakan mereka tetap harus "meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik dari masyarakat."  

Anggota kabinet yang akan maju ke pemilu presiden diharapkan tak mengorbankan tugas pokok sebagai menteri.

Kahar yang menjadi Deputi Bappilu Partai Demokrat menilai Jokowi tentu memiliki kepentingan yang jauh lebih besar terkait "memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas." 

"Artinya para anggota kabinet yang akan maju pada kontestasi pilpres tak akan bersaing dengan dirinya." 

"Pak Jokowi tentunya akan mempersilakan anggota-anggota kabinetnya yang berpeluang maju untuk tampil, beliau berkepentingan ada yang melanjutkan kebijakan-kebijakannya saat ini."

Beberapa waktu yang lalu, Ahmad Muzani berkata, "tidak ada masalah, artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas."

Gerindra sebagai partai asal Prabowo Subianto menyambut baik pernyataan Jokowi. Mereka menyebut itu itu cara sehat untuk memilih calon pemimpin masa depan.

"Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak makin bagus," tuturnya.

Menteri-menteri yang ingin maju menjadi calon presiden tidak akan menganggu jalannya pemerintahan. Mereka tidak perlu mundur dari kabinet sampai keputusan menjadi kandidat resmi ditetapkan.

"Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja di demokrasi," tuturnya.

"Tidak (harus mundur), mundur itu kalau sudah ditetapkan. Sebagai calon presiden, ditetapkan atau daftar saya agak lupa UU-nya itu ada aturannya."