Infografis
Suara.com - Resolusi terbaru ini menempatkan Xi Jinping sebagai inti dari keseluruhan Partai Komunis Cina, menjadikannya sejajar dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping.
Partai yang memegang kekuasaan di Cina yakni Partai Komunis Cina (PKC) pada hari Kamis (11/11) menyetujui sebuah resolusi yang mengangkat status Presiden Xi Jinping dan mengkonsolidasikan otoritasnya.
Resolusi ini dilihat sebagai langkah untuk kemungkinan mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Resolusi tentang "prestasi dan pengalaman sejarah" partai sejak didirikan 100 tahun lalu itu disahkan pada akhir pertemuan tertutup yang berlangsung selama 4 hari.
Pertemuan ini dihadiri lebih dari 300 pemimpin puncak di Komite Sentral, demikian laporan media pemerintah Cina.
Resolusi ini menempatkan Xi dalam posisi sejajar dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping, dua pemimpin sebelumnya yang berhasil mengukuhkan posisi mereka sebagai pemimpin terkuat lewat dua buah resolusi yang disahkan tahun 1945 dan 1981.
Pada pertemuan yang dikenal sebagai Pleno Keenam ini, PKC meninggikan peran Xi Jinping dalam salah satu ideologinya.
Untuk kali pertama, nama presiden itu disebut dalam sebuah dokumen resmi sebagai "inovator utama" di balik "Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Cina untuk Era Baru".
Seberapa penting resolusi ini? Xi Jinping adalah anak dari salah satu jenderal yang menjabar pada masa pemerintahan Mao.
Baca Juga: Xi Jinping Rilis Resolusi Bersejarah, Sejajar dengan Mao dan Deng Xiaoping
Ia telah memperoleh otoritas pribadi yang lebih luas dibandingkan dengan pemimpin mana pun sejak Deng Xiaoping, yang telah meluncurkan reformasi yang kemudian mengubah Cina jadi pusat kekuatan ekonomi.
Pada tahun 2018, PKC menghapus batas masa jabatan pria berusia 68 tahun itu sebagai presiden.
Langkah ini menunjukkan niat Xi Jinping untuk tetap berkuasa. Dia juga tidak memiliki saingan yang dinilai cukup kuat.
Namun, perpanjangan masa jabatan lewat resolusi ini akan mematahkan tradisi partai untuk memimpin selama dua dekade.
Ini berarti Xi harus mundur pada tahun depan ketika masa jabatan lima tahun keduanya sebagai sekretaris jenderal berakhir.
Periode kepemimpinan Xi Jinping ditandai dengan menjatuhkan hukuman berat terhadap koruptor dan kebijakan represif di wilayah-wilayah seperti Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong.
