"Bagi PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat. Apalagi Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI tahun 2020 menyebut kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah dan wajah kepastian hukum di mata rakyat Indonesia,” ujarnya.
Hajarudin menuturkan bahwa informasi yang beredar harus segera dijelaskan termasuk pernyataan politisi dalam merespons temuan tersebut. Untuk menjelaskan itu semua, ia menilai perlu adanya keterangan resmi dari Kemenpan RB, Kemendagri serta Kejaksaan Agung.
Jika tidak ada penyelesaian yang jelas ataupun keterangan pers bersama maka informasi yang pernah disampaikan oleh ketua RT, informasi di media dan data atau bukti yang beredar serta yang kami miliki justru akan menjadi pembenaran.
Karena itu, Komjak akan mengirimkan bukti ataupun data yang dimiliki kepada Kemenpan RB, Kemendagri l, bahkan ke Istana Negara untuk segera ditindaklanjuti.
"Namun saya sangat pesimistis jika itu akan ditindaklanjuti baik hanya sekedar konpers bersama antara Kemendagri, Kemenpan RB dan Kejaksaan untuk mengklarifikasi. Saya akan tetap menyampaikan aspirasi itu baik berupa informasi, data yang ada kepada Kemendagri mengenai KTP ganda pada hari Rabu, lalu hari Jumat ke Kemenpan RB terkait Kartu Keluarga disertai aksi agar segera ditindaklanjuti," kata Hajarudin.
Ia mengayakan jika sampai hari Jumat tidak ada tindak lanjut atau klarifikasi maka Komjak akan mengadukan informasi ke Istana Negara dengan diiringi aksi demo untuk mendesak Presiden Jokowi dan Istana turun tangan.
TERPOPULER
