REGIONAL:
Suara.com - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara nasional pada saat libur Natal dan Tahun Baru menuai perdebatan.
Kasus COVID-19 rendah dan terkendali dalam dua bulan terakhir hingga capaian vaksinasi yang semakin masif menjadi alasan banyak orang menentang pembatasan saat Nataru.
Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan pembatasan mobilitas cukup dilakukan dengan pengaturan perjalanan seperti tes antigen atau PCR dan skrining kesehatan dengan aplikasi PeduliLindungi.
Dia juga menyebut kekebalan kelompok atau herd immunity pada sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terbentuk, baik melalui vaksinasi atau terinfeksi alami atau keduanya.
"Tidak perlu, kenapa harus ditingkatkan levelnya? Orang kondisi pandeminya terkendali kok, peningkatan level kan berdasarkan parameter epidemiologi, ini berlebihan karena atas dasar kekhawatiran akan terjadi lonjakan," kata Pandu, Selasa (23/11/2021).
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Citra Indriani pun memperkirakan 80 persen penduduk Indonesia sudah terinfeksi COVID-19 varian Delta.
Hal ini yang menyebabkan jumlah kasus positif COVID-19 menurun drastis karena sudah terbentuk kekebalan kelompok secara alamiah karena sudah terinfeksi.
"Sehingga imunitas alamiah yang terbentuk saat ini mungkin tidak bisa kita andalkan apabila kita kedatangan strain yang baru,” kata Citra, Senin (22/11/2021).
Selain itu, program vaksinasi yang gencar dilakukan hingga menyentuh 208 juta yang sudah divaksinasi dosis pertama dan 88 juta diantaranya sudah mendapat dosis vaksin lengkap juga berperan besar menurunkan kasus.
Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, untuk membuktikan hal tersebut, saat ini Kementerian Kesehatan masih melakukan survei prevalensi antibodi masyarakat atau seroprevalence survey dan diprediksi akan selesai pada pekan ketiga atau keempat Desember 2021.
"Hasil inilah yang nantinya dapat memberikan informasi seberapa besar kekebalan imunitas yang telah terbentuk di Indonesia baik karena infeksi alamiah dan vaksinasi," kata Wiku.
Wiku menyebut hasil ini nantinya juga akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Tanah Air.
"Sehingga nantinya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta," ucapnya.
Oleh sebab itu, dengan data yang ada saat ini demi mengantisipasi gelombang ketiga pandemi, pemerintah tetap bersikeras akan menerapkan PPKM Level 3 Nasional pada 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022.
Selama periode itu, masyarakat dilarang pulang kampung dan bepergian saat libur nataru; alun-alun dan lapangan terbuka ditutup; transportasi umum akan diperketat; ASN, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan swasta dilarang cuti; kapasitas tempat ibadah, rumah makan, mal hingga bioskop dibatasi 50 persen; serta larangan perayaan tahun baru beramai-ramai.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut pembatasan ini tidak akan menghalangi kegiatan ekonomi masyarakat.
"Kebijakan ini diperlukan untuk menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi harus tetap bergerak," kata Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, Rabu (17/11/2021).
Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 4.253.992 orang Indonesia, masih terdapat 7.916 kasus aktif, 4.102.323 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 143.753 jiwa meninggal dunia.
Pemerintah juga telah menyuntikkan 135,716,042 dosis (65.16 persen) vaksin pertama dan 90,520,201 dosis (43.46 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
TERPOPULER
