Putusan MK Soal UU Ciptaker Dianggap Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Agung Sandy Lesmana, Ria Rizki Nirmala Sari

Jum'at, 26 November 2021 | 19:26 WIB
Putusan MK Soal UU Ciptaker Dianggap Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). [ANTARA/Rosa Panggabean]

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD namun tetap memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam 2 tahun ke depan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan, Rika Irianti menilai apa yang dilakukan MK menimbulkan ketidakpastian hukum. 

"Telah menyatakan inkonsitusional namun masih diberi ruang untuk diperbaiki selama 2 tahun, sehingga jika kami mencermati, maka putusan tersebut tidak menghasilkan sebuah kepastian hukum," kata Rika saat dikonfirmasi, Jumat (26/11/2021). 

Sebagaimana putusan MK yang dijatuhkan, telah memunculkan fakta jika proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar syarat-syarat formil dalam hal pembentukan suatu undang-undang itu sendiri. Dampaknya yang paling besar menurut Rika yakni keresahan masyarakat dalam menyikapi putusan tersebut. 

Dengan demikian Rika menilai keputusan MK tersebut bisa menjadi pelajaran penting bagi pembuat undang-undang untuk dapat lebih mengedapankan taat asas dalam pembentukan undang-undang, khususnya dalam rangka perbaikan UU  Cipta Kerja selama 2 tahun ke depan.

"Penegasan kalimat inkonsitusional untuk sebuah produk hukum sama dengan menyatakan produk hukum tersebut bukan produk hukum yang tegas dan jelas," tuturnya. 

Putusan MK

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR RI melakukan perbaikan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu menjadi putusan MK dalam judical review alias uji materi yang diajukan oleh serikat buruh.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaga negara RI Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran negara RI Nomor 6573) bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusannya, Kamis (25/11/2021).

Kendati demikian, diputuskan Undangan Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku.

baca juga

"Masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tentang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," ujar Anwar.

Namun jika dalam waktu dua tahun tidak ada perbaikan, Undang Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional.

"Apabila dalam tengat waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (lembaran negara RI Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara RI Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen," kata Anwar.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dianggap Inkonstitusional Bersyarat, Yusril Sebut UU Ciptaker Bisa Dirontokkan oleh MK

Dianggap Inkonstitusional Bersyarat, Yusril Sebut UU Ciptaker Bisa Dirontokkan oleh MK

News | Jum'at, 26 November 2021 | 19:21 WIB

UU Cipta Kerja Institusional, Buruh DIY Desak Pemda Ubah UMP 2022

UU Cipta Kerja Institusional, Buruh DIY Desak Pemda Ubah UMP 2022

Jogja | Jum'at, 26 November 2021 | 18:54 WIB

Pengusaha Minta Pemerintah Cepat Respons Putusan MK Agar Tak Multitafsir

Pengusaha Minta Pemerintah Cepat Respons Putusan MK Agar Tak Multitafsir

Bisnis | Jum'at, 26 November 2021 | 18:41 WIB

Tidak Kaget Dengar Putusan MK, Yusril: Jokowi Harus Cepat Revisi Menyeluruh UU Ciptaker

Tidak Kaget Dengar Putusan MK, Yusril: Jokowi Harus Cepat Revisi Menyeluruh UU Ciptaker

News | Jum'at, 26 November 2021 | 18:21 WIB

Terkini

Apakah Pekerja yang Baru Resign atau Kena PHK Tetap Bisa Dapat BSU 2026? Ini Ketentuannya

Apakah Pekerja yang Baru Resign atau Kena PHK Tetap Bisa Dapat BSU 2026? Ini Ketentuannya

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 11:06 WIB

Dikunjungi Banyak Wisatawan, Ahmad Luthfi Siapkan Rp10 Miliar untuk Muluskan Jalan di Karimunjawa

Dikunjungi Banyak Wisatawan, Ahmad Luthfi Siapkan Rp10 Miliar untuk Muluskan Jalan di Karimunjawa

Jawa Tengah | Minggu, 22 November 2026 | 11:04 WIB

Investor IHSG Nyesek! Kapitalisasi Pasar Hilang Rp322 Triliun dalam Seminggu

Investor IHSG Nyesek! Kapitalisasi Pasar Hilang Rp322 Triliun dalam Seminggu

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 10:58 WIB

5 Sambal Khas Batak yang Pedasnya Nampol dan Bikin Nagih, Wajib Dicoba!

5 Sambal Khas Batak yang Pedasnya Nampol dan Bikin Nagih, Wajib Dicoba!

Sumut | Minggu, 22 November 2026 | 10:55 WIB

Kertas Impian di Lorong Senayan

Kertas Impian di Lorong Senayan

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 10:55 WIB

5 Rekomendasi Smartwatch Formal Elegan, Cocok untuk Kemeja dan Jas Kerja

5 Rekomendasi Smartwatch Formal Elegan, Cocok untuk Kemeja dan Jas Kerja

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 10:50 WIB

Review Serial The Diplomat Season 3: Konspirasi Nuklir yang Mengancam Dunia

Review Serial The Diplomat Season 3: Konspirasi Nuklir yang Mengancam Dunia

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 10:50 WIB

Meski Minim Pengalaman Eksekutif, Dasco Justru Dinilai Cocok Dampingi Prabowo

Meski Minim Pengalaman Eksekutif, Dasco Justru Dinilai Cocok Dampingi Prabowo

News | Minggu, 22 November 2026 | 10:46 WIB

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Ekstasi-Vape Narkoba di Batubara, 1 Ditangkap

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Ekstasi-Vape Narkoba di Batubara, 1 Ditangkap

Sumut | Minggu, 22 November 2026 | 10:43 WIB

Kakanwil Imigrasi Sumut Minta Tak Boleh Alergi Kritik Media, Pemberitaan Keliru Harus Diluruskan!

Kakanwil Imigrasi Sumut Minta Tak Boleh Alergi Kritik Media, Pemberitaan Keliru Harus Diluruskan!

Sumut | Minggu, 22 November 2026 | 10:40 WIB

×