alexametrics

Dianggap Inkonstitusional Bersyarat, Yusril Sebut UU Ciptaker Bisa Dirontokkan oleh MK

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari
Dianggap Inkonstitusional Bersyarat, Yusril Sebut UU Ciptaker Bisa Dirontokkan oleh MK
Yusril Ihza Mahendra. (Suara.com/Achmad Fauzi)

Yusril mengatakan kalau Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Suara.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra tidak heran apabila Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Yusril menilai UU Ciptaker sudah bermasalah sejak dibentuk.

Yusril mengatakan kalau Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurutnya setiap pembentukan peraturan maupun perubahannya, secara prosedur harus tunduk pada UU itu.

Yusril mengungkapkan MK yang berwenang menguji materil dan formil terhadap UU menggunakan UUD 45 sebagai batu ujinya jika melakukan uji materil.

Sementara, jika melakukan uji formil, MK menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2011 itu.

Baca Juga: Tidak Kaget Dengar Putusan MK, Yusril: Jokowi Harus Cepat Revisi Menyeluruh UU Ciptaker

"Sebab itu, ketika UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya Omnibus Law diuji formil dengan UU No 12 Tahun 2011, UU tersebut bisa dirontokkan oleh MK," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

Lebih lanjut, Yusril menerangkan kalau MK akan memutus bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja menabrak prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, Yusril tidak heran dan tidak kaget jika MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

Tetapi ia menganggap masih bagus MK hanya menyatakan inkonstitusional bersyarat. Kalau murni inkonstitusional, maka ia menilai Pemerintah Presiden Jokowi benar-benar berada dalam posisi yang sulit.

"Karena itu, Yusril menyarankan agar Presiden Joko Widodo bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja, tanpa harus menunggu dua tahun."

Baca Juga: Sikapi Putusan MK soal Cipta Kerja, Baleg DPR-Pemerintah Segera Raker Bentuk Tim Kerja

Komentar