Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumpulkan seluruh kadernya di Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 melalui workshop DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa meminta seluruh kadernya untuk bekerja semakin menonjol di daerahnya masing-masing untuk mengumpulkan suara rakyat meski Pemilu masih tiga tahun lagi.
"PPP tidak ada alasan, harus siap, kita harus bekerja cerdas untuk hal itu, insyaallah suara PPP itu adalah keterlaluan kalau suara kita tidak naik," kata Suharso di Jakarta, Minggu (28/11/2021).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas itu juga meminta seluruh kadernya mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif di tingkat daerah masing-masing demi membesarkan suara PPP di daerah.
"Tahun 2024 adalah tahun titik balik PPP, tahun itu harus kita buktikan bahwa persiapan kita sungguh-sungguh, tidak ada lagi kata tunda. semua yang hadir di sini, sepanjang anda anggota PPP di semua tingkatan wajib hukumnya jadi caleg, dan wajib menang," tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar setiap anggota DPRD sudah memiliki long list dalam suksesi pemilu 2024, sehingga dari 1059 anggota DPRD yang ada bbertugas agar melipatkan kursi.
“Dari 1.059 ini wajib menjadi 3.000, kemudian mereka jika ada dapil yang kosong di daerah tetangganya tolong diisi,” tutur Suharso.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menambahkan, ribuan anggota legislatif yang hadir kali ini akan diberikan pemahaman kepartaian untuk mendongkrak elektoral PPP di Pemilu 2024.
"Kami menyeragamkan pemahaman kepartaian untuk kerja2 elektoral di Pemilu 2024 nanti, termasuk bagaimana program legislasi, program pengawasan dan program anggaran dari PPP pusat ke provinsi ke kabupaten itu nyambung," sambung Baidowi.
Baca Juga: Gara-gara Golkar dan PPP Minta Tunda, Panja Gagal Ambil Keputusan Tingkat Pertama RUU TPKS
Terkait dukungan calon presiden di Pilpres 2024, dia menyebut PPP belum menentukan sikap atau menyodorkan nama capres atau cawapres karena masih mempertimbangkan berbagai aspek politik.
"Kalau kemudian ada yang menganggap ini sebagai konsolidasi menuju Pilpres ya itu silahkan saja, kita tidak ada ke sana," imbuh Baidowi.
