Suara.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa pihaknya baru akan kembali menggelar rapat kerja terkait jadwal Pemilu 2024 pada masa sidang berikut. Raker tersebut nantinya akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah, serta para penyelenggara Pemilu.
"Kami di Komisi II, tadi kami baru rapat dan merencanakan nanti akan menggelar raker Komisi II dengan Mendagri dengan seluruh penyelenggara Pemilu nanti masa sidang setelah reses," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Adapun masa sidang DPR berikutnya baru akan digelar pada awal tahun 2022. Sebab menjelang akhir tahun ini, DPR akan memasuki masa reses.
"Tahun depan, supaya lebih matang," kata Doli.
Komisi II DPR RI memberikan batas waktu hingga awal 2022 jadwal Pemilu 2024 harus sudah disepakati. DPR tak mau hingga tahun depan belum juga ada kejelasan soal penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
"Jadi saya kira kalau bicara deadline paling nggak pas sidang awal tahun 2022 itulah paling lama harus udah selesai. Bulan Januari-Februari awal itu paling lama," kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).
Menurutnya, penetapan jadwal Pemilu diharapkan tidak molor kembali. Doli menegaskan, masa sidang di awal tahun harus sudah ada keputusan soal Pemilu 2024 akan digelar kapan.
"Kami harus putuskan. Kalau saya, harus di masa sidang itu harus sudah punya putusan," katanya.
Terkait hal itu, Doli mengatakan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal itu dilakukan guna menanyakan kejelasan soal rapar kerja bersama membahas jadwal pemilu kapan akan digelar kembali.
Baca Juga: KPU dan Pemerintah Didesak Segera Sepakati Tanggal Pemilu 2024
Kata dia, sebelumnya Mendagri meminta adanya konsolidasi terlebih dahulu antar stake holder terkait pemilu. Pemerintah kala itu juga disarankan membangun komunikasi dengan para partai politik.
"Nah sampai sejauh ini, kami belum mendapatkan informasi apakah itu sudah selesai atau belum. Jadi kami menunggu sebetulnya dari pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri," katanya lagi.
Lebih lanjut, jika nantinya sudah ada hasil dari konsolidasi antar stake holder tersebut maka rapat kerja penetapan jadwal Pemilu 2024 bisa saja lamgsung digelar. Menurutnya, hal itu supaya jelas agar tidak ada lagi rumor berkembang soal jadwal Pemilu 2024.
"Kalau memang ada kata kesepakatan antara stakeholders itu, ya mungkin kita bisa buat raker. Ya walaupun kalau dari segi waktu, kan saya tanya nih kapan sih? ya kita punya cukup waktu untuk mengambil keputusan, karena kalaupun kita mau ambil 21 Februari, kan antara 21 februari dan 15 mei, itu kan tetap mulai tahapannya di pertengahan 2022, jadi masih ada waktulah," imbuhnya.
