Suara.com - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menilai ada kemungkinan demokrasi di Indonesia bakal mengalami kemunduran atau regresi karena pandemi Covid-19. Hal ini dinilai harus dicegah dengan sejumlah upaya agar tidak terjadi.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Helmy Faishal Zaini mengatakan, anggapan ini berdasarkan Economist Intelligent Unit (EIU) yang juga disebutkan terjadi di negara lain. Ia menganggap kemungkinan penurunan sebagai tantangan tersendiri bagi bangsa.
“Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi,” ujar Helmy dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021).
Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi.
“Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” tuturnya.
Helmy mengakui, memang prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Karena itu, harus ada peningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu.
Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Padahal, kematangan demokrasi lebih dari hal itu.
"Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi. Sebab, proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang," jelasnya.
Pakar politik internasional Universitas Paramadina Mahmud Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Baca Juga: JK Minta Maaf Sebut Nahdlatul Ulama Seperti Waralaba
Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal demokrasi membutuhkan keragaman.
“Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” pungkas Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.
