Soal Hillary Brigitta Minta Ajudan TNI, ISESS: Telegram KSAD Tak Dapat Dibenarkan

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:26 WIB
Soal Hillary Brigitta Minta Ajudan TNI, ISESS: Telegram KSAD Tak Dapat Dibenarkan
Anggota DPR termuda Hillary Brigitta Lasut. [Suara.com/Arya Manggala]

Suara.com - Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, menilai, terbitnya telegram KSAD TNI terkait permintaan ajudan pribadi bagi Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, harus dipertanyakan kesesuaian dasar hukum yang digunakan maupun kepatutannya.

"Terbitnya telegram KSAD itu juga tidak dapat dibenarkan. Patut dipertanyakan kesesuaian dasar hukum yang digunakan maupun kepatutannya," kata Fahmi saat dihubungi, Jumat (3/12/2021).

Ia menilai, KSAD tidak memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pengamanan pada warga sipil, anggota DPR sekalipun. 

"Seharusnya KSAD menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pemahaman dan saran yang baik pada Hillary terkait urusan pengamanan ini, bukannya malah menerbitkan telegram seperti itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, Panglima TNI Jenderal Andika sejak awal sudah menegaskan bahwa TNI memiliki keterbatasan, berkomitmen untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan. Menurutnya, hal itu harus jadi perhatian.

"Panglima sudah membatasi pelibatan pada urusan-urusan yang merupakan tanggung jawab dan kewenangan kementerian/lembaga lain," tandasnya.

Minta Ajudan Pribadi

Sebelumnya, sebuah foto dari sepucuk surat telegram beredar. Surat telegram itu berisi permohonan penugasan anggota TNI AD sebagai ajudan pribadi anggota DPR/MPR atas nama Hillary Brigitta Lasut.

Diketahui, Hillary Brigitta merupakan anggota DPR dari Fraksi NasDem. Ia tercatat menjabat anggota Komisi I DPR.

baca juga

Surat telegram bernomor ST/3274/2021 per tanggal 25/11/2021 tersebut diketahui dari KASAD serta ditujukan kepada Pangkostrad dan Danjen Kopassus dengan tembusan KASAD, Wakasad, Irjenad, Aspres Panglima TNI, dan Asintel KASAD.

Dalam telegram ditulis permohonan penugasan ajudan pribadi untuk Hillary Brigitta didasarkan pada dua peraturan. Pertama Peraturan Panglima TNI Nomor 47 Tahun 2018 tentang penyaluran prajurit TNI. Kemudian kedua, yakni Peraturan KASAD Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyaluran prajurit TNI AD.

"Atas dasar di atas kma kpd tsb alamat agar mengirimkan personel bintara sebanyak satu orang untuk diseleksi dalam rangka penugasan sbg ajudan pribadi Hillary Brigitta Lasut, S.H, L.L.M Anggota Komisi I DPR-RI Fraksi Partai NasDem DPR/MPR RI dengan persyaratan sbb," tulis surat telegram yang dikutip Kamis (2/12/2021).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soal Hillary Brigitta, Analis: Bukan Saja Salah, Tapi Tunjukkan Pemahamannya Menyedihkan

Soal Hillary Brigitta, Analis: Bukan Saja Salah, Tapi Tunjukkan Pemahamannya Menyedihkan

News | Jum'at, 03 Desember 2021 | 12:51 WIB

Tak Tahu soal Minta Ajudan ke Jenderal Dudung, Komisi I: Itu Hillary Brigitta Pribadi

Tak Tahu soal Minta Ajudan ke Jenderal Dudung, Komisi I: Itu Hillary Brigitta Pribadi

News | Jum'at, 03 Desember 2021 | 12:07 WIB

Hillary Brigitta Lasut Minta Ajudan Pribadi TNI, Reaksi Fraksinya, dan Ujung-ujungnya

Hillary Brigitta Lasut Minta Ajudan Pribadi TNI, Reaksi Fraksinya, dan Ujung-ujungnya

News | Jum'at, 03 Desember 2021 | 10:24 WIB

Disebut Tak Etis Karena Minta Ajudan TNI, Brigitta: Saya Harus Banyak Belajar

Disebut Tak Etis Karena Minta Ajudan TNI, Brigitta: Saya Harus Banyak Belajar

News | Jum'at, 03 Desember 2021 | 10:19 WIB

Terkini

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Foto | Sabtu, 14 November 2026 | 23:34 WIB

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 23:30 WIB

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 23:05 WIB

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Bola | Sabtu, 14 November 2026 | 22:30 WIB

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Surakarta | Sabtu, 14 November 2026 | 22:14 WIB

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 22:02 WIB

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:01 WIB

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:00 WIB

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:59 WIB

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:53 WIB

×