Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya dipegang pada saat momen seremonial atau adminstratif saja. Komitmen tersebut juga harus dipegang dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik.
Hal tersebut diungkapkan Ma'ruf saat menghadiri acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar secara daring dan luring di Jakarta, Senin (20/12/2021).
“Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” kata Ma'ruf.
"Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif," sambungnya.
Menurutnya, segala upaya nyata harus terus dilakukan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah supaya masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan inklusif.
Oleh sebab itu, Ma'ruf menilai kalau saat ini merupakan kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi.
“Pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima,” tegasnya.
