Suara.com - Ekonom dan Co-Founder Narasi Institute, Fadhil Hasan, menilai Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri tidak pantas menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Fadhil mengatakan Megawati yang juga merupakan ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sangat sarat dengan kepentingan politik sehingga rawan terjadi konflik kepentingan dengan urusan pengembangan riset dan inovasi.
"Penunjukkan ketua partai sebagai ketua dewan pengarah BRIN itu apakah suatu yang tepat? ini nothing personal, tapi itu kenyataannya, apalagi ketua partai yang menjadi ketua dewan pengarah BRIN itu juga ketua BPIP yang mengawal ideologi negara," kata Fadhil dalam diskusi Narasi Institute, Jumat (7/1/2022).
"Antara ideologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu saya kira itu wilayah atau domain yang berbeda, dijadikannya ketua BPIP itu menjadi ketua dewan pengarah BRIN itu akan jadi problematik," jelasnya.
Dia juga meragukan alasan penunjukkan Megawati sebagai ketua dewan pengarah BRIN karena dianggap memiliki peran politik yang besar di Indonesia, sehingga diharapkan bisa melakukan politik anggaran yang baik terhadap dunia riset dan inovasi.
Menurutnya, BRIN seharusnya diarahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemegang wewenang tertinggi. Sehingga bisa dengan mudah melakukan kebijakan politik dan anggaran terhadap perkembangan riset di Indonesia.
"Orang yang tepat menjadi ketua BRIN itu bukan ketua partai yang notabene dimanapun juga merupakan partisan, tetapi presiden lah yang seharusnya memiliki kewenangan terkait alokasi anggaran dan memberikan perlindungan politik kepada BRIN," tutup Fadhil.
