Soal Figur untuk Pilkada DKI 2024, PDIP Bicara Peluang Risma, Gibran hingga Azwar Anas

Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan sejumlah nama yang dianggap cocok maju atau diusung untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Dua diantaranya yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada sejumlah nama lainnya yang dinilai cocok maju dalam Pilkada DKI karena dianggap memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Seperti, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mantan Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias Kanang, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.

"Tidak hanya dua nama (Risma dan Gibran). Ada juga Anas dari Banyuwangi, Hendi dari Semarang, kemudian pak Kanang dari kabupaten Ngawi. Cukup banyak pemimpin-pemimpin yang berhasil di tingkat kabupaten kota. Di Bali kami punya pak Agus Mahayastra yang berhasil memimpin di kabupaten Gianyar," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).

Terkait Risma, disebut Hasto, sudah terbukti dengan menjabat sebagai Wal Kota Surabaya selama dua periode. Menurutnya, selama dua periode Risma memimpin, banyak perubahan signifikan di Surabaya.

Kemudian terkait Gibran, menurut Hasto masih harus membuktikan dulu kepemimpinannya di Solo. Menurutnya, Wali Kota Solo itu harus membawa perubahan sistematik di Surakarta.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, PDIP tidak akan kehabisan stok calon pemimpin untuk diusung pada Pilkada Jakarta.

Hal tersebut diklaim Hasto karena proses kaderisasi yang berjalan baik.

"Cukup banyak calon-calon pemimpin, karena proses kaderisasi di sekolah partai mereka layak untuk dicalonkan di Jakarta," tuturnya.

Kendati begitu, kata Hasto, PDIP akan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi skala prioritas. Ia mengaku akan memanaskan mesin partai terlebih dahulu.

Terlebih keputusan soal siapa nanti yang akan diusung PDIP pada akhirnya semua keputusan berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tentu saja bagi PDIP keputusan berada di ibu Megawati Soekarnoputri," tandasnya.