Infografis
Suara.com - Pemerintah tengah melakukan proses hukum terkait kasus penyalahgunaan wewenang untuk pengadaan satelit yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Untuk proses hukumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut akan masuk ke tahap penyidikan.
Burhanuddin menyebut pihaknya bakal menandatangani surat perintah penyidikan secepatnya.
"Nanti sore kami akan sampaikan bahwa hari ini, kami tandatangani surat perintah penyidikannya," kata Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).
Janji Proses Anak Buah Terlibat
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan pihaknya mendukung pemerintah untuk memproses hukum kasus tersebut.
"Saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum," ujar Andika.
Dukungan tersebut tidak terlepas dari adanya dugaan keterlibataan anggota TNI pada pengadaan satelit di Kemhan pada 2015 silam. Hingga saat ini ia masih menunggu daftar nama prajurit yang diduga kuat terlibat pada kasus penyalahgunaan wewenang tersebut.
"Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," ujarnya.
Kerugian Negera Nyaris Rp 1 Triliun
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Akibat penyalahgunaan kewenangan itu, negara terancam rugi hingga kurang lebih Rp 800 miliar.
