"Kekuasaan besar jika tak berfungsi hampir pasti mengganggu emosi hingga memunculkan stres atau frustrasi. Orang yang stres dengan mudah bisa marah-marah," ujarnya.
Ia kemudian berharap tindakan-tindakan emosional dan memperlihatkan arogan berujung pengusiran yang dilakukan DPR terhadap mitra bisa diperbaiki dan dihindarkan. Mengingat, kata Lucius ekspresi-ekspresi tersebut disebabkan dengan persoalan yang tidak subtantif.
"Ekspresi yang terlihat arogan dari DPR ini sesungguhnya mau mengungkapkan lemahnya DPR yang semestinya punya kekuasaan yang sangat besar. Hidup dalam realitas yang paradoks antara kekuasaan yang besar secara teori dan fakta kelumpuhan mereka atas Pemerintah menjadikan pejabat-pejabat sekelas sekjen atau Komnas jadi sasaran empuk anggota DPR untuk sekedar pamer. Pamer doang!" tutur Lucius.
Tindakan DPR yang tampak tegas dan disiplin terhadap mitra hingga mengusir itu justru akan dibandingkan dengan kinerja mereka yang kini mendapat cap sebagai tujang stempel pemerintah. Di mana DPR dianggap sebagai anak yang penurut terhadap keinginan pemerintah.
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara misalnya. Pembahasan RUU tersebut dikebut hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
"Jangan justru membatasi peran pengawasan hanya pada hal-hal yang tidak substansial. Jangan sampai peran pengawasan yang lembek dari DPR terhadap pemerintah dibalas dengan ekspresi yang seolah-olah tegas dan garang dari DPR," tandas Lucius.
