REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tidak bisa langsung menghentikan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Padahal, sudah banyak pihak mendesak karena ratusan siswa dan guru terpapar Covid-19.
Anies mengatakan kendalanya adalah di pergantian aturan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya ketika rezim PPKM sekarang ini diterapkan, semua keputusan dan kebijakan hanya bisa dibuat pemerintah pusat.
Sementara ketika PSBB, Anies selaku Gubernur memiliki wewenang lebih dalam membuat aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Ia bisa menerbitkan aturan sendiri untuk wilayah Jakarta tanpa perlu persetujuan pemerintah pusat.
"Berbeda dengan ketika dulu kita menggunakan rezim PSBB. Pada saat PSBB, keputusan tentang pembelajaran tatap muka itu diatur melalui kewenangan Gubernur. Sekarang ini diatur melalui Keputusan dari Pemerintah Pusat," ujar Anies di Taman Benyamin, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (2/1/2022).
Untuk sekarang ini, aturan PTM diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri. Regulasi itu mengatur kegiatan PTM menyesuaikan level PPKM di tiap daerah yang ditentukan pemerintah.
"Jadi pembelajaran tatap muka itu diatur melalui SKB 4 menteri yang SKB 4 menteri ini dikaitkan dengan level PPKM yang PPKM-nya ditetapkan melalui Instruksi Mendagri," kata Anies.
Karena itu, pihaknya sekarang ini hanya menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan PTM. Ia juga masih menunggu keputusan apa yang akan diambil mengenai aturan PTM di Jakarta.
"Oleh karena itu, tadi siang, (saya) berkomunikasi dengan pak Luhut B. Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, (saya) menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM atau Pembelajaran Tatap Muka ditiadakan selama satu bulan ke depan," pungkasnya.
TERPOPULER
