Suara.com - Sebanyak 45 tokoh membuat petisi penolakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dukungan terhadap petisi tersebut pun hingga kini masih terus mengalir.
Merespons keberadaan petisi tersebut, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan akan menampung apapun masukan termasuk dari pihak yang menolak.
"Iya semua pandangan tentu dipertimbangkan, yang pro dan yang kontra," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong saat dihubungi, Jumat (11/2/2022).
Wandy mengungkapkan, pemerintah terbuka untuk yang mendukung atau bahkan yang menolak.
Sejauh ini pemerintah juga menerima dukungan dari PBNU dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.
"Termasuk pandangan PBNU yang mendukung pemindahan IKN dan bahkan sudah mulai membangun kantor di sana. Juga pandangan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang bersikap sama," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 45 tokoh itu resmi menolak adanya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Salah satu tokoh yang menolak ialah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Maqoddas.
Busyro mengungkapkan kalau penolakan tersebut menjadi bagian dari sikap tegas berpihak kepada rakyat sebagai pemegang daulat.
"Saya satu komitmen nilai dengan mereka untuk tegas bersikap yang memihak rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan dalam proses-proses politik pengesahan Undang-Undang IKN,” kata Busyro.
Melansir dari terkini.id-jaringan Suara.com, petisi penolakan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur makin banyak ditandatangani. Petisi yang digalang Narasi Institute melalui situs charge.org ditujukan pada Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.
Berjudul ‘Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan Ibu Kota Negara‘.
Kami, para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu kota Negara di Kalimantan.
Memindahkan Ibu kota Negara (IKN) di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat.
Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara.
Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN.
TERPOPULER
