PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur, Zulhas: Jokowi Masih yang Terbaik Untuk Saat Ini

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 25 Februari 2022 | 12:11 WIB
PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur, Zulhas: Jokowi Masih yang Terbaik Untuk Saat Ini
Presiden Joko Widodo. (Tangkap Layar/YouTube RRI Net Official).

Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkili Hasan secara gamblang menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas tersebut Presiden Joko Widodo masih yang terbaik untuk saat ini. 

"Kami memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022). 

Zulhas menilai berdasarkan hasil survei tingkat kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih cukup tinggi. Angka kepuasaan terhadap pemerintahan Jokowi disebut sampai lebih 70 persen. 

"Survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya pak Jokowi, itu tinggi sekali. Lebih dari 70 persen, tepatnya 73, persen lebih. Kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia terhadap survei yang dilakukan oleh lembaga kemarin kepuasannya sampai 73 persen," tuturnya. 

Atas dasar itu, Zulhas merasa Jokowi masih sebagai kepala negara yang terbaik untuk saat ini. 

Ketum PAN Zulkifli Hasan saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta. (Suara.com/Bagaskara)
Ketum PAN Zulkifli Hasan saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta. (Suara.com/Bagaskara)

"Jadi saudara, memang survei menunjukkan kepuasa terhadap kinerja pemerintah, pak Jokowi ini tinggi sekali. Artinya, presiden Jokowi dinilai oleh masyarakat yang terbaik saat ini. Saya kira demikian," tuturnya. 

Cak Imin Dukung Pemilu Ditunda

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu. 

"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022). 

baca juga
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok: DPR)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Dok: DPR)

Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku. 

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi Freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," tuturnya. 

Cak Imin menjelaskan, para pelaku bisnis juga sudah menyampaikan masukan bahwa 2022-2023 akan ada tren dan momentum perbaikan ekonomi yang luar biasa. 

Selain itu, Cak Imin juga mengaku banyak menerima masukan dari berbagai macam kunjunhan daerah. Banyak yang menyatakan pandemi telah membuat stagnansi 2 tahun ekonomi, sosial, politik hingga pendidikan. 

"UMKM mengalami masa sulit tetapi saya bilang tidak hanya ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami staganansi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat politis ke depan ini momentum ini tidak boleh diabaikan, momentum yang baik-baik ini ke depan tudak boleh diabaikan," tuturnya. 

Lebih lanjut, Cak Imin menilai juga penyelenggaraan Pemilu selalu terjadi 3 masalah yakni pembekuan agresifitas ekonomi, uncertainly economy, hingga ekspolitasi ancaman konflik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Halo Dunia! RI Bersiap Umumkan Diri jadi Negara Otoritarian Jika Politisi Ngotot Tunda Pemilu Demi Jokowi

Halo Dunia! RI Bersiap Umumkan Diri jadi Negara Otoritarian Jika Politisi Ngotot Tunda Pemilu Demi Jokowi

News | Jum'at, 25 Februari 2022 | 12:02 WIB

Usai Cak Imin, Kini Ketum PAN Zulhas Dukung Pemilu 2024 Diundur: Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Tinggi Sekali

Usai Cak Imin, Kini Ketum PAN Zulhas Dukung Pemilu 2024 Diundur: Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Tinggi Sekali

News | Jum'at, 25 Februari 2022 | 11:49 WIB

Cak Imin Usul Tunda Pemilu, Jokpro Langsung Dukung Jokowi 1 Periode Lagi

Cak Imin Usul Tunda Pemilu, Jokpro Langsung Dukung Jokowi 1 Periode Lagi

News | Jum'at, 25 Februari 2022 | 08:10 WIB

Partai Demokrat Ngotot Pemilu Digelar 2024, Usulan Penundaan Disebut Melanggar Konstitusi

Partai Demokrat Ngotot Pemilu Digelar 2024, Usulan Penundaan Disebut Melanggar Konstitusi

Jawa Tengah | Jum'at, 25 Februari 2022 | 06:00 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×