Negara-negara Barat Jatuhkan Sanksi terhadap Moskow

Siswanto | BBC | Suara.com

Minggu, 27 Februari 2022 | 15:19 WIB
Negara-negara Barat Jatuhkan Sanksi terhadap Moskow
BBC

Suara.com - Negara-negara Barat menjatuhkan rangkaian sanksi berat terhadap Rusia, setelah negara itu meluncurkan invasi ke Ukraina.

Langkah-langkah tersebut dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan memaksa Presiden Vladimir Putin untuk menghentikan aksi militer.

Apa itu sanksi?

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh satu negara ke negara lain. Biasanya untuk menghentikan negara tersebut bertindak agresif atau melanggar hukum internasional.

Sanksi kerap dirancang untuk merugikan ekonomi suatu negara atau keuangan warga negara secara individu, seperti politisi terkemuka. Sanksi itu dapat mencakup larangan bepergian dan embargo senjata.

Itu adalah salah satu tindakan terkeras yang bisa dilakukan suatu negara, selain berperang.


Rusia menyerang Ukraina:


Sanksi apa saja yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat?

Negara-negara Barat telah menjatuhkan serangkaian sanksi pribadi terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

Aset-aset kedua pria itu di AS, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada akan dibekukan. AS menambah sanksi berikutnya, larangan perjalanan bagi Putin dan Lavrov.

Sanksi semacam itu jarang diterapkan kepada pemimpin sebuah negara. Uni Eropa hanya pernah menjatuhkan sanksi serupa kepada presiden Suriah dan Belarus.

Adaoun AS menjatuhkan sanksi serupa kepada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Belum jelas seberapa banyak aset-aset Putin dan Lavrov di AS, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada, serta bagaimana dampak sanksi-sanksi itu pada tataran praktis.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada parlemen di Majelis Rendah bahwa dia memberlakukan serangkaian tindakan, antara lain:

  • Semua bank besar Rusia akan dibekukan asetnya dan mereka akan dikeluarkan dari sistem keuangan Inggris. Ini termasuk pembekuan penuh dan segera terhadap bank VTB
  • Undang-undang untuk menghentikan perusahaan-perusahaan besar Rusia dan termasuk perusahaan negara yang mengumpulkan dana atau meminjam uang di pasar Inggris
  • Pembekuan aset terhadap 100 individu atau entitas baru
  • Maskapai Aeroflot Rusia akan dilarang di Inggris
  • Penangguhan lisensi ekspor dual use items, yaitu barang, perangkat lunak, dan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer
  • Menghentikan ekspor barang-barang berteknologi tinggi dan peralatan kilang minyak
  • Membatasi deposit yang bisa dilakukan orang Rusia ke rekening bank Inggris

Boris Johnson mengatakan "oligarki di London tidak akan punya tempat untuk bersembunyi". Kata dia, ada potensi untuk memutus akses Rusia dari layanan pesan keuangan Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) dan "tidak ada tawar-menawar".

Sanksi keuangan serupa akan diperluas ke Belarus karena perannya dalam serangan di Ukraina, kata Borris.

Uni Eropa mengatakan sedang mempersiapkan "sanksi besar-besaran" untuk memblokir akses Rusia ke teknologi dan pasar keuangan.

AS, Inggris, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya telah memberlakukan sanksi terbatas setelah Rusia mengakui kemerdekaan dua republik yang memisahkan diri di Ukraina timur.

Sanksi-sanksi tersebut menargetkan bank dan individu Rusia, dan mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan Rusia dari pasar keuangan.

Kanselir Jerman Olaf Scholz menunda izin pembukaan pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia ke Jerman.

Sanksi apa lagi yang bisa dikenakan terhadap Rusia?

Negara-negara Barat sedang menyusun sanksi yang lebih keras. Opsi tersebut dapat mencakup:

Memutus akses Rusia dari Swift

Salah satu langkahnya adalah memutus akses Rusia dari layanan pesan keuangan Swift. Ukraina telah menyerukan agar hal ini segera dilakukan.

Swift memungkinkan transaksi cepat dan digunakan oleh 11.000 lembaga keuangan di 200 negara.

Akibatnya, pembayaran yang diperoleh Rusia untuk ekspor minyak dan gas akan tertunda.

Ketika Swift memblokir Iran pada 2012, di bawah tekanan dari AS, Iran kehilangan hampir setengah pendapatan ekspor minyaknya dan 30% dari perdagangan luar negeri.

Namun, seorang senator Rusia memperingatkan jika Rusia diblokir dari Swift, Eropa mungkin tidak akan lagi mendapat kiriman minyak dan gas.

Dan Rusia dapat fokus pada pelanggan lain dan dibayar melalui sistem lain - misalnya, Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Batas China.

Sebelumnya, AS mengatakan tidak mungkin menggunakan Swift sebagai sanksi langsung dan Uni Eropa diperkirakan tidak akan melakukannya.

Memblokir ekspor gas dan minyak Rusia

Minyak dan gas merupakan penyumbang seperlima dari ekonomi Rusia dan setengah dari pendapatannya berasal dari ekspor.

Dengan demikian, penolakan untuk membeli minyak dan gas Rusia akan menjadi sanksi yang sangat berat.

Namun, itu akan berisiko bagi negara-negara Barat yang bergantung padanya.

Rusia memasok 26% minyak mentah dan 38% gas Uni Eropa. Bahkan pasokan gas terhenti dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan kenaikan harga energi.

Menutup koneksi Rusia dari dunia

AS dapat melarang Rusia dari transaksi yang melibatkan dolar, dengan memberlakukan hukuman bagi perusahaan yang mengizinkannya melakukan hal itu. Inggris juga mengancam akan menghentikan perusahaan Rusia menggunakan pound.

Negara-negara Barat juga dapat melarang ekspor barang-barang berteknologi tinggi ke Rusia, seperti microchip semikonduktor.

Ini akan mempengaruhi sektor pertahanan dan kedirgantaraan Rusia, serta industri seperti produksi mobil.

AS, Uni Eropa, dan Inggris telah memasukkan beberapa bank Rusia ke daftar hitam.

Daftar hitam yang lebih banyak kemungkinan bakal menyebabkan Moskow menghadapi penurunan besar dalam mata uangnya, rubel, dan berujung pada krisis keuangan.

Pemerintah Rusia harus menyelamatkan sistem perbankan, dengan biaya besar. Namun, Rusia telah menumpuk cadangan senilai lebih dari Rp9.057 triliun ($630 miliar) untuk menghadapi guncangan ekonomi.

Pemerintah Inggris juga dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap uang Rusia di lembaga-lembaga keuangan dan bank-bank di London.

Misalnya dengan menggunakan "unexplained wealth orders", yaitu perintah pengadilan untuk memaksa orang yang bersangkutan mengungkapkan dari mana uang mereka berasal.

Namun, hanya segelintir dari perintah ini yang benar-benar digunakan.

Dampak sanksi untuk negara-negara Barat

Setiap tindakan yang diambil negara-negara Barat terhadap Rusia juga dapat mempengaruhi ekonomi mereka sendiri.

Memukul sektor perbankan Rusia sama saja membahayakan perusahaan yang melakukan bisnis di Rusia, atau memiliki aset di banknya.

Larangan ekspor barang-barang berteknologi tinggi akan berdampak pada banyak produsen di negara-negara Barat.

Yang paling penting, Eropa bergantung pada Rusia karena 40% dari gas alamnya dipasok negara itu.

Kementerian luar negeri Rusia mengancam akan memberlakukan sanksinya sendiri terhadap negara-negara Barat. Kemungkinan termasuk mengurangi atau mematikan pasokan gas ke Eropa.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK

Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:57 WIB

Masjid Al Ikhlas PIK dan Al-Khairiyah Siap Gelar Salat Iduladha 1447 H, Catat Jadwalnya

Masjid Al Ikhlas PIK dan Al-Khairiyah Siap Gelar Salat Iduladha 1447 H, Catat Jadwalnya

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 05:05 WIB

HIS PIK2 Tekankan Peran Orang Tua dan Guru Bentuk Karakter Anak Sejak Dini

HIS PIK2 Tekankan Peran Orang Tua dan Guru Bentuk Karakter Anak Sejak Dini

Lifestyle | Selasa, 26 Mei 2026 | 05:00 WIB

Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam

Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:45 WIB

Rocky Gerung Sebut Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum

Rocky Gerung Sebut Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 19:25 WIB

Eksaminasi Putusan Kerry Riza, Guru Besar UI Nilai Unsur Pidana Tak Terbukti

Eksaminasi Putusan Kerry Riza, Guru Besar UI Nilai Unsur Pidana Tak Terbukti

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 17:25 WIB

Suara.com dan Pertamedika IHC Jajaki Peluang Kolaborasi Lawan Hoaks Kesehatan di Era AI

Suara.com dan Pertamedika IHC Jajaki Peluang Kolaborasi Lawan Hoaks Kesehatan di Era AI

Health | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:23 WIB

Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu

Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:07 WIB

Harga BBM Subsidi Tak Naik, Kepercayaan Industri RI Langsung Melesat

Harga BBM Subsidi Tak Naik, Kepercayaan Industri RI Langsung Melesat

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:55 WIB

Di Tengah Lemahnya Rupiah, Kepercayaan Industri Naik ke Level 53,56

Di Tengah Lemahnya Rupiah, Kepercayaan Industri Naik ke Level 53,56

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:20 WIB

Terkini

Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK

Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:57 WIB

Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam

Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:45 WIB

Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu

Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 23:07 WIB

Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur

Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 22:49 WIB

Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru

Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 22:24 WIB

Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni

Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 22:10 WIB

Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden

Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 21:42 WIB

Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO

Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 21:41 WIB

Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau

Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 21:35 WIB

Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja

Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 21:29 WIB