Politisi PDIP Beberkan Keterangan Orang Dekat Jokowi soal Perpanjangan Jabatan Presiden: Itu Jebakan

Suara.com - Politikus senior PDIP yang juga Aktivis ’98 Budiman Sudjatmiko menyebut Presiden Jokowi tegas menolak masa jabatannya ditambah. Ia juga menilai bahwa wacana ini jebakan dan aib bagi Jokowi.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, hal itu diungkapkan Budiman Sudjatmiko saat berbincang dengan wartawan di bilangan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa malam (1/3).

Budiman mendapatkan informasi itu langsung dari orang dekat atau Tim yang biasa sehari-hari dengan Presiden Jokowi. Ia menanyakan bagaimana sikap Jokowi terkait isu yang berhembus belakangan ini.

"Secara personal, ada teman yang kebetulan Tim beliau (Jokowi) lah yang sehari-hari di sana. Ini gimana? Aku tiga kali (nanya), gimana? Dia bilang enggak, ini jebakan. Itu jebakan, itu aib, demi Allah, orang yang bersama beliau lah (bilang gitu), demi Allah saya bersumpah, demi Allah, gitu," ungkap Budiman.

Budiman lantas menanggapi usul beberapa ketua umum parpol koalisi pemerintah, yang ingin pemilu ditunda dan masa jabatan Presiden Jokowi bertambah. Pasalnya, beberapa parpol itu seolah tidak menunjukkan soliditas antar parpol koalisi yang juga menolak usulan tersebut.

"Ya itu dinamika, itu dinamika, lihat aja sikap PDIP, Nasdem, Gerinda juga kalo gak salah ya, jadi partai-partai yang enggak ecek-ecek (yang nolak) ya kaan," tuturnya.

Namun yang pasti, tegas Budiman, dua partai terbesar yaitu PDIP, Gerindra, dan NasDem sebagai partai menengah sikapnya sudah cukup jelas. Ketiganya kompak menolak masa jabatan presiden 3 periode.

"Alhamdulillah udah tegas PDIP, Bu Mega, Sekjen, saya, menolak. Ya saya juga sebagai aktivis menolak. Biayanya mahal itu reformasi, jangan sampai Pak Jokowi dilemparin aib. Kan buat Pak Jokowi itu berasa dilemparin aib," kata Budiman.

Budiman Sudjatmiko menegaskan partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024 meski dinamika politik berubah. Dia mengatakan PDIP akan bertarung di parlemen untuk menolak wacana tersebut.

"Bertahan (mendukung) tinggal kita bertarung saja di parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga semangat reformasi ya. Saya kira itu," ujar Budiman, Selasa (1/3/2022).

Wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden baru dapat direalisasikan jika melewati proses amendemen UUD 1945. Sebab, masa jabatan presiden telah diatur dalam UUD 1945.

Dia juga menanggapi terkait pernyataan dari PKB, PAN dan Partai Golkar yang menyebut usul penundaan pemilu atas pertimbangan perekonomian Indonesia. Dia menyebut ketiga partai tersebut memiliki alasan politik tersendiri.

"Apa maksud politiknya? Ya silakan didiskusikan terbuka. Ya didebatkan. Tapi posisi PDIP jelas, hasil reformasi nggak boleh dikhianati tapi keberlangsungan dan keberlanjutan program Pak Jokowi juga harus dijaga oleh etika politik dan PDIP insyaallah akan melanjutkan visi beliau yang memang belum selesai," ungkap Budiman.

Budiman mengusulkan agar nantinya setiap mantan presiden termasuk Jokowi yang masa jabatannya berakhir pada 2024 harus diberi posisi untuk membantu membangun Indonesia. Dia ingin para presiden RI diberi jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ketika sudah purna tugas.

Dia mengatakan usul pencalonan presiden purnatugas diangkat menjadi Wantimpres masih perlu disepakati di antara partai pendukung. Budiman mengatakan, penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tak sejalan dengan tujuan reformasi.