Suara.com - Ekonom Senior Faisal Basri, mempertanyakan alasan 'rakyat masih menghendaki' yang dipakai untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden. Pasalnya, kata dia, tak ada prestasi Joko Widodo yang luar biasa jika masa jabatan presiden diperpanjang.
"Alasan rakyat yang menghendaki, ukurannya apa? Rentan rekayasa tentu kita tahu. Tidak ada prestasi Jokowi yang luar biasa," kata Faisal dalam webinar dengan tajuk 'Wacana Penundaan Pemilu', Rabu (2/3/2022).
Faisal mengatakan, jika memang perpanjangan masa jabatan presiden tetap dipaksakan maka ada sejumlah hal yang dianggap merugikan misalnya dari segi ekonomi.
"Kecuali jika ingin memaksakan, inflasi terkendali sepanjang era Jokowi. Tapi pertumbuhan ekonomi kian melambat makin lama Jokowi berkuasa, semakin tercecer ekonomi. Tax ratio turun terus, kemampuan negara untuk menarik pajak dari warga, karena ekonomi tidak mengalami transformasi. Jadi ibarat menanam pohon, bibitnya tidak unggul, tidak disiram," tuturnya.
Kemudian juga, Faisal menilai jika Jokowi tetap berkuasa maka utang negara justru menumpuk dan beban bunga yang mencekik APBN.
Selain itu, menurutnya, oligarki kian mencengkram dan diiringi dengan pelemahan terhadap KPK.
"Gejala dini deindustrialisasi terus berlangsung, padahal industri ujung tombak bagi penguatan kelas menengah. Oligarki kian mencengkram dan diiringi pelemahan pemberantasan korupsi dan demokrasi meredup. Karena potensi-potensi korupsi harus diredam dengan cara memperlemah KPK agar mereka tidak terjerat hukum."
Ketum Parpol Kompak Minta Tunda Pemilu
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
