Besarnya Anggaran Dijadikan Alasan Tunda Pemilu 2024, Faisal Basri: Seperti Mendulang Air Terpercik ke Muka Sendiri

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Rabu, 02 Maret 2022 | 15:51 WIB
Besarnya Anggaran Dijadikan Alasan Tunda Pemilu 2024, Faisal Basri: Seperti Mendulang Air Terpercik ke Muka Sendiri
Ilustrasi pemilu (VectorStock)

Suara.com - Ekonom Senior Faisal Basri, mengkritisi adanya usulan untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, jika alasan anggaran penyelenggaran pemilu yang dianggap terlalu berat seperti mendulang air terpercik muka sendiri.

Jika alasan anggaran yang diajukan KPU dianggap terlalu besar, maka menurutnya hal itu akan gugur dengan sendirinya. Sebab untuk pemindahan IKN saja anggarannya lebih besar.

"Alasan menguras anggaran ini seperti mendulang air terpercik muka sendiri. Alasan KPU mengusulkan anggaran fantastis Rp86 triliun, padahal di tengah pandemi pula pemerintah hendak membangun IKN dengan anggaran lebih dari Rp 500 triliun yang lebih dari separuhnya dibiayai APBN. Jadi gugur dengan sendirinya," kata Faisal dalam webinar dengan tajuk 'Wacana Penundaan Pemilu', Rabu (2/3/2022).

Selain itu, Faisal juga mengatakan pemerintah membeli senjata secara jor-joran. Ia mengatakan, masih banyak juga pemborosan lainnya yang dilakukan pemerintah.

"Banyak lagi pemborosan luar biasa sebagaimana tercermin dari ICOR yang melonjak di era Jokowi. Investasi banyak tapi hasilnya sedikit," tuturnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menyinggung mudahnya pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur misalnya seperti jalan Tol.

"Untuk membangun 1 km jalan di era sebelumnya hanya membutuhkan 4-4,6 unit modal di era Jokowi 6,5 unit modal. Jadi dibutuhkan modal lebih banyak di era Jokowi," tuturnya.

Usulan Cak Imin

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.

baca juga

"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.

Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.

Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.

"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ingin Lanjutkan Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode, Ketum PKB Cak Imin: Kami Siap Sempurnakan

Ingin Lanjutkan Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode, Ketum PKB Cak Imin: Kami Siap Sempurnakan

News | Rabu, 02 Maret 2022 | 15:16 WIB

Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Tak Sopan Bicarakan Soal Grup WA Ibu-ibu TNI: Kepo, Tanda Parno

Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Tak Sopan Bicarakan Soal Grup WA Ibu-ibu TNI: Kepo, Tanda Parno

News | Rabu, 02 Maret 2022 | 14:26 WIB

Banjir Hujatan Usai Usulkan Pemilu Ditunda, Cak Imin: Tentu Penentunya oleh Bapak Presiden

Banjir Hujatan Usai Usulkan Pemilu Ditunda, Cak Imin: Tentu Penentunya oleh Bapak Presiden

News | Rabu, 02 Maret 2022 | 14:20 WIB

Partai Buruh Sindir Ketum Parpol yang Sebut Petani Sawit di Siak Minta Jokowi Jadi Presiden 3 Periode; Kebohongan Publik

Partai Buruh Sindir Ketum Parpol yang Sebut Petani Sawit di Siak Minta Jokowi Jadi Presiden 3 Periode; Kebohongan Publik

Riau | Rabu, 02 Maret 2022 | 14:03 WIB

TNI-Polri Memang Harus Hati-hati Undang Penceramah, Agar Tak Terdoktrin Ideologi yang Anggap Pemerintahan Itu Tagut

TNI-Polri Memang Harus Hati-hati Undang Penceramah, Agar Tak Terdoktrin Ideologi yang Anggap Pemerintahan Itu Tagut

News | Rabu, 02 Maret 2022 | 14:02 WIB

Terkini

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

News | Senin, 06 Juli 2026 | 22:15 WIB

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:40 WIB

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:35 WIB

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:27 WIB

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:57 WIB

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:55 WIB

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:48 WIB

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:42 WIB

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:58 WIB

Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM

Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:42 WIB

×