Kader PAN Nilai Dukungan Wacana Penundaan Pemilu 2024 Tak Bertentangan dengan Demokrasi

Nur Afitria Cika Handayani

Rabu, 09 Maret 2022 | 10:07 WIB
Kader PAN Nilai Dukungan Wacana Penundaan Pemilu 2024 Tak Bertentangan dengan Demokrasi
Ilustrasi politisi gaungkan penundaan pemilu 2024. (Suara.com/Ema Rohimah)

Suara.com - Kader PAN Lutfi Nasution menilai wacana penundaan Pemulu 2024 dianggap tak bertentangan dengan iklim demokrasi Indonesia.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, dukungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak bertentangan dengan demokrasi.

Menurut Lutfi Nasution, dukungan tersebut sebagai bentuk hak berpendapat.

Ia menyebut, setiap warga engara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Apalagi PAN lahir dari rahim gerakan Reformasi 1998, di bawah kepemimpinan Bang Zulhas (Zulkifli Hasan) sudah tentu akan mengawal demokrasi sebagai salah satu cita-cita Reformasi 1998," kata Lutfi, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).

"Demokrasi yang membawa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia," lanjutnya.

Lebih lanjut, menurutnya pro dan kontra dalam negara demokrasi merupakan hal yang lumrah.

Ia mengatakan, pro dan kontra merupakan proses dialektika untuk mematangkan wacana menjadi kebijakan.

"Jangan malah mengebiri makna demokrasi dalam arti sempit (untuk kepentingan kelompok tertentu saja), yang justru membunuh demokrasi itu sendiri, karena apa yang dilakukan sesungguhnya sebagai sikap anti-demokrasi," jelasnya.

baca juga

Selain itu, Lutfi menilai langkah politiku PAN Adib Zain menggugat Zulkifli Hasan bukan menjadi sesuatu yang istimewa.

Ia menyebut, Adib Zain selalu berseberangan dengan Zulhas.

Namun, Zulhas tetap memposisikan Adib Zain di posisi strategis sebagai Sekretaris MPW DPW PAN Jawa Barat Periode 2021-2026.

"Bang Zulhas juga banyak merangkul kader-kader PAN yang berbeda pilihan pascakongres V PAN Kendari pada posisi-posisi strategis dalam kepengurusan PAN di semua tingkatan," ujarnya.

"Ini membuktikan Bang Zulhas sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di dalam kepemimpinannya. Tidak seperti tudingan Adib Zain, Bang Zulhas telah menciderai demokrasi dan melanggar AD/ART PAN," lanjutnya.

Ia menyebut, Zulkifli Hasan selalu berkonsultasi dan berdiskusi dengan pengurus DPP PAN sebelum mengambil keputusan.

"Dalam setiap mengambil keputusan partai, Zulhas selalu menggunakan mekanisme partai yaitu rapimnas dan rakernas, karena rakernas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kedua setelah kongres," ucapnya.

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Hadar Nafis Gumay Ungkap Anggaran Pemilu 2024 Belum Disetujui hingga Sekarang

Hadar Nafis Gumay Ungkap Anggaran Pemilu 2024 Belum Disetujui hingga Sekarang

News | Rabu, 09 Maret 2022 | 09:19 WIB

Usulan Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berbahaya, Bisa Jerumuskan Jokowi

Usulan Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berbahaya, Bisa Jerumuskan Jokowi

News | Rabu, 09 Maret 2022 | 08:37 WIB

Imbas Usulan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Calon dari Tiga Partai Tak Akan Dipilih Publik

Imbas Usulan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Calon dari Tiga Partai Tak Akan Dipilih Publik

News | Rabu, 09 Maret 2022 | 08:05 WIB

Cak Imin Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Partai Kompak, Pasti Presiden Setuju

Cak Imin Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Partai Kompak, Pasti Presiden Setuju

News | Rabu, 09 Maret 2022 | 07:42 WIB

Pilpres 2024: Anies Baswedan Dinilai Lebih Punya Peluang Menang Dibanding Prabowo

Pilpres 2024: Anies Baswedan Dinilai Lebih Punya Peluang Menang Dibanding Prabowo

Video | Rabu, 09 Maret 2022 | 10:00 WIB

Jika Nekat Perpanjang Masa Jabatan, Jokowi Bakal Kehilangan Pendukung

Jika Nekat Perpanjang Masa Jabatan, Jokowi Bakal Kehilangan Pendukung

Video | Rabu, 09 Maret 2022 | 07:00 WIB

Terkini

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:27 WIB

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:20 WIB

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:10 WIB

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

×