Hasto menekankan seharusnya politik kekuasaan berpihak pada rakyat, bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” kata Hasto.
Seperti yang dilakukan sejumlah politikus lainnya, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ikut mempertanyakan sumber big data yang dipakai Luhut.
"Sumbernya big data atau big mouth sih? #LordBicaraPenundaan," kata Masinton dalam akun media sosial.
Dalam wawancara dengan jurnalis Suara.com, Masinton menyarankan kepada Luhut untuk membuka data yang disampaikannya.
"Sebagai bentuk transparansi kepada publik, baiknya klaim big data tersebut digelar secara terbuka, agar publik tidak mempertanyakan klaim tersebut sumbernya big data atau big mouth?" kata anggota Komisi XI DPR.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintah bertugas membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia dalam mengatasi pandemi.
"Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” kata dia. [Rangkuman laporan Suara.com]