- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan beberapa ketua DPD masih merangkap jabatan di DPP pasca Kongres VI Juli 2025.
- Jabatan rangkap Said Abdullah, Olly Dondokambey, dan Dolfie OFP diizinkan berdasarkan pertimbangan situasi lapangan.
- Kebijakan ini diambil untuk konsolidasi strategis internal partai di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan penjelasan terkait sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai yang masih merangkap jabatan di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Padahal, pascakongres VI PDIP pada akhir Juli 2025 lalu, sempat mencuat aturan mengenai larangan pengurus partai merangkap jabatan.
Hal tersebut bahkan melatarbelakangi dicopotnya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Namun, dalam perkembangannya, Hasto mengakui bahwa beberapa tokoh senior kembali terpilih menduduki jabatan ganda untuk periode lima tahun ke depan.
Di antaranya Ketua DPP Said Abdullah yang merangkap Ketua DPD PDIP Jawa Timur, serta Bendahara Umum Olly Dondokambey yang merangkap Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara.
Selain itu, Dolfie OFP yang baru saja terpilih menggantikan Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ternyata juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP PDIP.
Menanggapi hal itu, Hasto menjelaskan bahwa jabatan rangkap tersebut tidak secara spesifik dilarang dalam aturan dasar partai, melainkan berdasarkan pertimbangan situasi di lapangan.
“Jadi itu tidak diatur di dalam AD/ART, karena AD/ART mengatur hal yang pokok. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian juga melihat realitasnya bagaimana,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menambahkan, keputusan untuk membiarkan jabatan rangkap tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi strategis serta kebutuhan konsolidasi internal partai yang kuat di wilayah-wilayah tertentu.
Baca Juga: Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
“Sehingga kemudian kepemimpinan Pak Olly Dondokambey masih diperlukan. Demikian pula di Jawa Timur. Karena berpolitik ini kan dinamis, juga menyerap aspirasi dari bawah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa untuk wilayah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Utara, kehadiran sosok pimpinan yang sudah mengakar di DPP sekaligus memimpin di daerah dianggap sangat krusial bagi stabilitas partai.
“Sehingga untuk Jawa Timur dan Sulawesi Utara itu ada kepentingan konsolidasi yang bersifat strategis. Oleh karena itu, masih memerlukan kepemimpinan Pak Olly Dondokambey dan juga Pak Said Abdullah,” pungkasnya.
