Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, berharap kekinian tidak ada lagi orang seperti sosok mantan Ketua MPR RI Harmoko.
Soal usulan penundaan Pemilu 2024, kata dia, demokrasi dialog harus dikedepankan, jangan menggunakan demokrasi dengan model top down mengklaim atas nama keinginan rakyat.
Harmoko kala 1997 pernah menyampaikan laporan kepada Presiden Soeharto kala itu. Isi laporan yang disampaikan Harmoko mengeklaim bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto untuk dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI untuk periode ketujuhnya.
"Sejatinya demokrasi itu adalah dialog, bukan top down, bukan gaya ngatur-ngatur, bukan hanya omong kosong. Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid dua," kata Masinton dalam diskusi bertajuk 'Penundaan Pemilu Dalam Koridor Konstitusi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Masinton curiga soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ada pihak yang berperan seperti Harmoko.
Ia menyebut pihak tersebut membawa nama rakyat menghendaki Presiden Joko Widodo untuk maju periode ketiga.
"Jangan-jangan ada Harmoko kedua, big mouth juga dari omong kosong. Jangan-jangan ini ada Harmoko kedua ini, yang gak perlu saya sebut, diraba-raba aja kayaknya," tuturnya.
Untuk itu, Masinton mengatakan, ruang dialog harus terus dibuka. Hal itu dilakukan agar diketahui adanya usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden datang dari masyarakat atau keinginian elite saja.
"Dengan tadi datang sebagai aspirasi rakyat secara luas atau hanya datang dari kemauan elite. Agar apa? Agar kita tidak selalu dalam keadaan darurat terus, situasi yang transisional terus. Nah ketika penundaan pemilu dari tahun 68 ke tahun 71, situasinya kan satu transisional dan kedua situasi khusus. Publik juga perlu tahu dan berharap," tandasnya.
Baca Juga: Tanggapi Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Amien Rais Singgung Nasib Soekarno
Usulan Cak Imin
