Pengamat Sentil Luhut soal Klaim Big Data: Buat Apa Ngurusin Penundaan Pemilu?

Nur Afitria Cika Handayani

Selasa, 15 Maret 2022 | 20:06 WIB
Pengamat Sentil Luhut soal Klaim Big Data: Buat Apa Ngurusin Penundaan Pemilu?
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan [Foto: ANTARA]

Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo memberikan sentilan kepada Menteri Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Seperti diketahui, Luhut mengklaim ide penundaan Pemilu 2024 didukung oleh 110 juta warganet.

Kunto Adi Wibowo mengatakan, Luhut sebaiknya tidak menggaungkan isu dan wacana penundaan Pemilu 2024.

Ia memberikan saran kepada Luhut agar fokus mengurus investasi di proyek IKN.

"Menurut saya, Pak Luhut sebagai Menko Marves lebih fokus menarik investor ke Ibu Kota Negara Baru (IKN) atau proyek vital di Indonesia," kata Kunto, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (15/3/2022).

Lebih lanjut, Kunto menyoroti soal Softbank yang membatalkan investasi di IKN.

Tak hanya itu, Softbank juga menarik 100 miliar dolar AS.

"Angka ini tidak kecil, seharusnya Pak Luhut konsentrasi ke sana saja. Buat apa ngurusin penundaan pemilu?" ungkapnya.

Menurut Kunto, isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

baca juga

"Pak Luhut ini sering offside, sedangkan urusan dia sendiri jadi tidak selesai. Itu jadi bukti ketidakprofesionalan seorang Luhut ketika menjabat menteri," ujarnya.

Kunto menyoroti pernyataan Luhut yang memperbolehkan wacana soal penundaan pemilu.

"Kalau mewacanakan penundaan pemilu dianggap sah, berarti mewacanakan kudeta presiden boleh dong? Kan, Pak Luhut bilang demokrasi," tandasnya.

Selain itu, Kunto menyebut wacana menurunkan pemerintahan yang sah dengan amandemen seharusnya juga dimungkinkan.

"Akan tetapi, pasti Pak Luhut juga nggak mau kalau ada orang berwacana seperti itu. Nanti dianggap membuat kegaduhan atau ribut," jelasnya.

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tanggapi Big Data Menko Marves Soal Penundaan Pemilu 2024, AHY: Buzzer Emangnya Nggak Bekerja?

Tanggapi Big Data Menko Marves Soal Penundaan Pemilu 2024, AHY: Buzzer Emangnya Nggak Bekerja?

Jawa Tengah | Selasa, 15 Maret 2022 | 19:54 WIB

AHY: Rencana Penundaan Pemilu 2024 Sebuah Pemufakatan Jahat

AHY: Rencana Penundaan Pemilu 2024 Sebuah Pemufakatan Jahat

Jakarta | Selasa, 15 Maret 2022 | 19:48 WIB

Anggap Wacana Penundaan Pemilu Permufakatan Jahat, AHY Bantah Big Data Luhut: Rakyat Mana yang Mau?

Anggap Wacana Penundaan Pemilu Permufakatan Jahat, AHY Bantah Big Data Luhut: Rakyat Mana yang Mau?

News | Selasa, 15 Maret 2022 | 19:36 WIB

Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Yahya Cholil Staquf: PBNU Akan Terima Apa Pun Keputusan Pemerintah

Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Yahya Cholil Staquf: PBNU Akan Terima Apa Pun Keputusan Pemerintah

Bogor | Selasa, 15 Maret 2022 | 18:48 WIB

Soal Big Data 110 Juta Warga Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Gus Jazil PKB: Kalau Pak Luhut Baik Hati, Bagilah Kami Datanya

Soal Big Data 110 Juta Warga Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Gus Jazil PKB: Kalau Pak Luhut Baik Hati, Bagilah Kami Datanya

News | Selasa, 15 Maret 2022 | 18:18 WIB

Pemerintah Sudah Tahu Sejak Awal SoftBank Bakal Mundur dari Proyek IKN

Pemerintah Sudah Tahu Sejak Awal SoftBank Bakal Mundur dari Proyek IKN

Bisnis | Selasa, 15 Maret 2022 | 17:51 WIB

Terkini

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

News | Senin, 29 Juni 2026 | 23:37 WIB

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 21:35 WIB

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:44 WIB

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:41 WIB

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:22 WIB

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:43 WIB

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:36 WIB

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:24 WIB

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:10 WIB

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:04 WIB

×