Infografis
Suara.com - Eks Sekretaris Umum FPI, Munarman, dituntut 8 tahun penjara dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/2/2022) lalu.
Ketua PA 212, Slamet Maarif menilai, tuntutan terhadap Munarman begitu mengada-ada. Dia mengatakan, nantinya majelis hakim bisa melihat kebenaran fakta yang ada sebelum menjatuhkan vonis kepada Munarman.
"Bagi kami itu tuntutan yang zalim dan mengada-ada, semoga majelis hakim dibuka kan hati untuk melihat kebenaran dari fakta di lapangan serta saksi-saksi yang dihadirkan. Semoga JPU dikasih hidayah dan bertaubat," kata Slamet ketika dihubungi, Rabu (16/3/2022) hari ini.
Slamet juga sepakat dengan kuasa hukum Munarman yang terus mengawal kasus ini sampai sekarang. Dia berharap, nantinya kuasa hukum dapat membuktikan jika kasus yang menjerat Munarman adalah kriminalisasi.
"Saya juga sepakat dengan PHnya makin membuktikan sesungguhnya bukan urusan teroris tapi urusan krimininalisasi," sambungnya.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Munarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana terorisme. Hal itu merujuk pada Pasal 15 juncto Pasal 7 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Menjautuhkan pidana terhadap terdakwa Munarman penjara selama 8 tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ucap JPU.
Dalam tuntutannya, JPU turut mengurai hal-hal yang memberatkan. Munarman, dalam hal ini dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terorisme, pernah menjalani hukuman, hingga tidak mengakui perbuatannya.
"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terorisme, terdakwa pernah dihukum selama satu tahun enam bulan dalam perkara pidana melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHAP, terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatanya," sambung JPU.
Sementara itu, hal yang meringankan Munarman dalam tuntutan kali ini adalah peranya sebagai tulang punggung keluarga.
Baca Juga: Ada Komisaris Anak Usaha BUMN Jadi Saksi Munarman, Puluhan Massa Gerebek Kantor Erick Thohir
Respons Munarman
