Infografis
Suara.com - Direktur Lokataru, Haris Azhar menyebutkan penetapan status tersangka terhadap dirinya dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bentuk diskriminasi hukum.
"Ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum," ujarnya saat hadir sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Senin (21/2/2022).
Menurutnya, jauh sebelum kasusnya, mereka sudah beberapa kali membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait perkara sejumlah perkara, namun tak pernah digubris.
"Karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya dan Fatia adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi," ujarnya.
"Ketika bicara prioritas laporan dari Luhut Binsar Pandjaitan, maka pernyataan saya, tunjukkan pasalnya di dalam KHUP yang memberikan makna soal prioritas dan sehingga kasus ini harus didahulukan."
![Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar saat datang untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, (21/3/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/21/57118-haris-azhar-suaracomalfian-winanto.jpg)
Diskriminasi itu, menurutnya semakin menguat, saat mereka beberapa kali meminta agar konten YouTube miliknya yang menjadi perkara, dibahas di ruang publik, tak pernah digubris oleh kepolisian atau pihak Luhut Binsar Pandjaitan.
"Apalagi dari sisi materi prosesnya ini hanya menyasar pada soal YouTube saya. Polisi dan si pelapor tidak pernah menggubris membuka ruang untuk membahas soal skandal dari sembilan organisasi yang saya bahas di YouTube saya," ujarnya.
"Jadi walaupun saya sampai ditahan hari ini atau kapanpun ditahan, itu enggak ada masalah."
Politis dan Pembungkaman
Hari ini, Haris Azhar memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik.
Menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, dia menyebut kasus yang menjerat terdapat unsur politisi dan bentuk pembungkaman.
"Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakkan hukum," ujar Haris di Poda Metro Jaya, Senin (21/3/2022).
Ancam Lapor Balik Luhut
Lewat pengacaranya, Nurkholis Hidayat, Haris Azhar berencana melapor balik Menko Luhut.
"Jadi akan laporan balik ya (Luhut), walaupun secara legal ini bukan delik aduan," kata Nurkholis kepada wartawan saat mendampingi Haris di Polda Metro Jaya, Senin.
