REGIONAL:
Suara.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menolak dialog damai dengan pemerintah jika pihak penengahnya masih berasal dari pemerintah Indonesia, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan dialog damai nantinya harus ditengahi oleh pihak ketiga atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang biasa menjadi mediator dalam penjelesaian konflik bersenjata.
"Jadi pada prinsipnya kami akan setuju jika perundingan itu sesuai mekanisme PBB, dan kami tidak akan tertarik dengan cara-cara Indonesia," kata Sebby, Kamis (24/3/2022).
Menurutnya, konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan OPM bukanlah konflik dalam negeri, melainkan sudah menyangkut kepentingan internasional.
"Dan perundingan juga harus dilakukan di negara yang netral, sesuai dengan mekanisme PBB," lanjutnya.
Dia juga menyebut sampai saat ini belum ada komunikasi antara Komnas HAM dengan TPNPB-OPM dibawah Pimpinan Gen Goliath Tabuni dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.
"Sekalipun belum berkomunikasi, apabila Komnas HAM RI mengklaim bahwa sudah bangun komunikasi dengan Pihak TPNPB-OPM, maka itu adalah penipuan publik," tegas Sebby.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berencana bertemu dengan akan bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka dan Presiden Sementara Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia.
"Kami terus terang saja misalnya besok ketua Komnas HAM bertemu panglima OPM, wah ada apa, itu sudah saya sampaikan, nanti jangan kaget kalau saya ketemu panglima OPM, itu bukan dalam rangka apapun, tapi dalam rangka mengajak mereka untuk mau masuk dalam pendekatan dialog, dan tentu saja mengesampingkan pendekatan bersenjata, juga yang di luar negeri yang dianggap sebagai musuh negara, salah satunya Benny Wenda, kami sedang upayakan ketemu dengan Benny Wenda," kata Taufan dalam jumpa pers, Rabu (23/3/2022).
Dia menegaskan pertemuan ini bukan berarti Komnas HAM memihak atau mendukung Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi bagi pihak TNI-Polri kami sudah sampaikan juga dengan Pangdam yang baru, tidak berarti itu menghentikan penindakan hukum, bapak sebagai aparat negara dengan operasi militer selain perangnya menjadi BKO untuk polisi jalan terus, tidak ada masalah, tapi tidak hanya kepada pihak tertentu, tapi juga pihak lain," ucapnya.
Di sisi lain, Komnas HAM juga akan terus berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD demi mencapai upaya damai juga dari pemerintah.
TERPOPULER