Suara.com - Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku tak masalah jika Partai Amanat Nasional atau PAN diakomodir masuk dalam kabinet pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo. Namun ia mewanti-wanti agar PAN tak mengganggu PKB.
"Yang penting jangan ganggu posisi PKB. Silakan masuk (kabinet), tapi jangan ganggu PKB," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Cak Imin meminta agar PAN tak mengganggu jatah kursi menteri milik PKB dalam kabinet. Jika terjadi, menurutnya, konflik malah muncul seperti layaknya Rusia-Ukraina.
"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti. Masa PAN lawan PKB?," tuturnya.
Sementara sisi lain, Cak Imin mengatakan, tak melihat tanda-tanda Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Cak Imin mengaku bahkan dirinya sempat bertemu dengan Jokowi di Bali. Namun, dalam pertemuan itu tak ada cerita soal reshuffle.
"Saya ketemu beliau di Bali juga tak ada cerita reshuffle," tuturnya.
PAN Disebut Bakal Dapat Jatah dari Jokowi
Diketahui, Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bakal dapat kursi menteri dan wakil menteri jika ada reshuffle. Bahkan nama Bima Arya yang merupakan Wali Kota Bogor tersebut bakal masuk kabinet.
Terkait itu, pihak Istana ikut buka suara untuk menjawab kabar tersebut. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan belum ada informasi resmi terkait kabar yang berhembus tersebut.
"Belum ada (informasi)," kata Heru saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (21/3/2022).
Menanggapi hal itu, Bima Arya mengatakan, bahwa dirinya tidak masuk rekomendasi dari PAN untuk kabinet Indonesia Maju.
"Setahu saya, nama saya tidak direkomendasikan. Tidak ada dalam rekomendasi partai, mungkin karena saya masih punya tanggung jawab di Bogor," kata Bima Arya belum lama ini.
Ia menuturkan hingga saat ini PAN belum menerima berita atau informasi secara resmi langsung dari Istana atau Presiden Joko Widodo.
Wacana perombakan kabinet Indonesia Maju yang digadang-gadang pada Maret ini hanya bersumber dari beberapa sumber internal partai. Wali kota Bogor itu akan fokus pada pekerjaannya hingga 2023 sesuai ketentuan Pemilu yang berlaku.
TERPOPULER
