Suara.com - Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.
Hal itu disampaikan usai acara Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi, mengatakan, bahwa adanya acara silahturahmi nasional (Silatnas) dengan Apdesi tersebut menandakan upaya untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden masih ada.
"Persitiwa ini bukti masih ada penggalangan opini terhadap upaya untuk menunda Pemilu 2024, memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," kata Nabil saat dihubungi, Selasa (29/3/2022).
Menurutnya, tidak ada kesinambungan antara pemenuhan tuntutan Apdesi dengan dukungan memperpanjang masa jabatan presiden. Apa yang dituntut Apdesi memang seharusnya dipenuhi oleh Presiden Jokowi.
"Kedua, persitiwa ini juga bukti adanya pembiaran dari Presiden Jokowi," tuturnya.
Ia mengatakan, PKS serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya sudah berulang kali meminta pernyataan dari Presiden untuk setop polemik soal penundaan pemilu atau tiga periode.
"Jangan terus dibiarkan menjadi bola liar yang kontraproduktif buat bangsa ini," tuturnya.
Untuk itu, ia menilai harus ada sikap tegas menolak terhadap usulan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan.
Baca Juga: Merasa Punya Hutang, Apdesi Siap Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode
"Harus ada sikap tegas dari Presiden untuk menolak dan menghentikan setiap upaya menunda Pemilu 2024, memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," tandasnya.
Diketahui, Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.
Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.
"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya.
