Suara.com - Presiden Jokowi mengungkap dampak nyata perubahan iklim di Indonesia. Dampaknya dirasakan langsung oleh warga Indonesia.
Hal itu dia katakan dalam peringatan Hari Meteorologi Dunia (HMD) ke-72 secara daring yang disaksikan di Jakarta pada Rabu, menyampaikan perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasi bencana geohidrometeorologi.
Indonesia yang merupakan negara agraris dan kepulauan, kata Presiden, semakin tidak diuntungkan dari dampak perubahan iklim. Fenomena cuaca dan iklim yang ekstrem, ujarnya, juga akan semakin sering terjadi.
“Daya adaptabilitas tanaman dan produktivitas tanaman semakin menurun dan ini mengancam ketahanan pangan di negara kita,” ujarnya.
“Terjadi peningkatan suhu udara, suhu muka air laut semakin menghangat, terjadi laju kenaikan muka air laut yang membahayakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tutur Presiden.
Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan memperhatikan dengan serius informasi cuaca dan perubahan iklim yang diberikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan instansi terkait lainnya. Kemudian, jajaran pemerintah perlu menyiapkan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cepat.
"Serta siapkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim," katanya.
Jokowi juga meminta sistem peringatan dini bencana semakin diperkuat dengan mengandalkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), maha data atau “Big Data”, metode asimilasi, dan komputerisasi teknologi tinggi. Sebab, data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan untuk menyusun langkah penanganan yang terukur.
"Ini untuk membangun kesadaran, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi berharap sistem edukasi kebencanaan kepada masyarakat terus dilanjutkan.
Kepala Negara meminta jajarannya untuk melakukan edukasi, literasi dan advokasi berkelanjutan.
Selanjutnya, ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim harus terus ditingkatkan.
“Agar masyarakat mampu merespons dengan cepat potensi risiko bencana,” kata dia.
Kelompok rentan dampak perubahan iklim, yakni petani dan nelayan, juga harus menerima edukasi bencana agar mampu beradaptasi.
Dengan begitu, petani dan nelayan dapat tetap bekerja produktif dan mampu menjaga ketahanan pangan.
Selain itu, Kepala Negara meminta jajarannya memperkuat kolaborasi lintas kementerian/lembaga dengan instansi swasta, dan pihak terkait lainnya.
"Kemudian, kolaborasi dengan swasta dan sosial dan berbagai elemen bangsa dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim," ujarnya. (Antara)
